Pakistan tampaknya menentang seruan dari dalam dan luar negeri agar segera mencabut larangan bepergian yang kontroversial terhadap salah seorang wartawan terkemukanya.
Pakistan bersikeras langkah itu dimaksudkan untuk segera mengakhiri pertanyaan terkait laporan palsunya mengenai pertemuan keamanan nasional rahasia.
Cyril Almeida, wartawan tersebut, diberitahu hari Senin bahwa namanya akan dimasukkan Exit Control List (ECL). Keputusan tersebut membuat wartawan itu dilarang meninggalkan Pakistan, memaksanya membatalkan liburan bersama keluarganya ke Dubai.
Langkah itu bermula dari sebuah artikel halaman depan surat kabar berbahasa Inggris tempat ia bekerja, DAWN, edisi 6 Oktober. Artikel itu merinci perdebatan yang luar biasa panas antara pemimpin sipil dan militer dalam suatu pertemuan rahasia tingkat tinggi mengenai cara menangani kelompok-kelompok militer yang diduga beroperasi di luar Pakistan.
Seorang pejabat senior kementerian dalam negeri Rabu mengatakan kepada VOA bahwa penempatan nama Almeida dalam ECL itu dimaksudkan hanya untuk segera mengakhiri pertanyaan mengenai isi laporannya yang tidak akurat, dibuat-buat dan menyesatkan.
Ia menegaskan tidak ada “pemeriksaan maupun pembatasan” terhadap pergerakan Almeida di dalam Pakistan, meskipun ECL terutama memang dimaksudkan untuk melarang orang-orang dalam daftar tersebut melakukan perjalanan ke luar negeri.
Almeida sendiri dalam pesan terbaru yang dimuat akun Twitternya, Selasa malam, menyatakan ia khawatir pemerintah berencana mengambil tindakan yang lebih buruk setelah lebih dari 24 jam larangan tersebut diberlakukan.
Artikel yang kontroversial itu mengutip sumber-sumber anonim yang menyebutkan tentang terjadinya konfrontasi terbuka, di mana pemimpin sipil memperingatkan bahwa negara itu menghadapi pengucilan internasional jika militer tidak menindak keras kelompok-kelompok Islamis anti-Afghanistan dan anti-India yang beroperasi dari wilayah Pakistan.
Para pejabat tinggi pemerintah dan kepala badan spionase militer menghadiri pertemuan rahasia yang dipimpin Perdana Menteri Nawaz Sharif itu.
Namun pemerintah telah berulang kali menyebut laporan itu “dibuat-buat” dan merupakan “jurnalisme tak bertanggungjawab.” Hari Senin, Sharif mengatakan mereka yang bertanggungjawab harus dikenai tindakan keras.Organisasi pengawas media lokal dan internasional, serta kelompok-kelompok HAM, berang atas larangan terhadap wartawan terkemuka, yang laporan dan tulisan kolomnya sangat dihargai itu. [uh/as]
