Karena proses perdamaian Timur Tengah tidak berjalan mulus, Palestina mengupayakan perjuangan mereka di PBB. Palestina menyusun rancangan resolusi mengutuk perluasan permukiman Yahudi oleh Israel yang akan diajukan ke Dewan Keamanan PBB. Para pejabat Palestina mengatakan 15 negara membahas resolusi itu, dan mereka memperkirakan pemungutan suara mengenai resolusi itu dapat dilakukan bulan Februari.
Juru bicara Palestina Nabil Abu Rudeineh mengatakan pembangunan yang dilakukan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang dipersengketakan melanggar hukum internasional.
“Posisi Palestina jelas: semua wilayah pemukiman tidak sah dan semua kegiatan pembangunan pemukiman harus dihentikan sama sekali,” kata Rudeineh.
Palestina menarik diri dari perundingan perdamaian dalam bulan September setelah Israel menolak perpanjangan penundaan pembangunan pemukiman yang berusia 10 bulan. Upaya yang dilakukan Amerika untuk menghidupkan lagi perundingan gagal, sehingga Palestina memutuskan membawanya ke arena internasional.
Wakil Menteri Luar Negeri Israel Danny Ayalon mengatakan Palestina, dengan dukungan negara-negara Arab, melancarkan perang politik.
Ayalon mengatakan, “Perang politik sesungguhnya menggantikan perang di medan tempur. Karena mereka tidak berhasil memerangi kita secara militer, ekonomi, dan dengan teror, sekarang mereka melancarkan perang politik.”
Israel secara tradisional bergantung pada dukungan Amerika di Dewan Keamanan PBB, tetapi kedua negara itu berselisih mengenai isu pemukiman, dan banyak analis mengatakan Israel tidak dapat bergantung pada veto Amerika.
