Pemerintahan Obama hari Selasa mengatakan, dengan aktif berusaha meyakinkan negara-negara Arab agar tidak mensponsori resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menyatakan kegiatan permukiman Israel di Tepi Barat ilegal. Rancangan resolusi itu dapat diajukan pekan ini.
Para pejabat Amerika tidak menyatakan terang-terangan akan memveto resolusi mengenai kegiatan permukiman Israel. Tetapi mereka berkeras, langkah itu adalah “gagasan buruk” dan pemerintahan Obama menghimbau agar para diplomat Arab dan Dewan Keamanan tidak menindaklanjuti rancangan resolusi itu.
Rancangan resolusi itu, yang didukung Palestina dan Liga Arab, mencerminkan rasa frustrasi karena macetnya upaya Amerika membuka kembali perundingan langsung Israel Palestina.
Para pejabat Amerika berpendapat, langkah-langkah yang diambil tanpa persetujuan Israel hanya akan membuat upaya perdamaian kian sulit.
Dalam jumpa pers pada hari Selasa, Jurubicara Departemen Luar Negeri PJ Crowley mengatakan, jalur terbalik untuk melangkah ke depan adalah membuat kedua pihak merundingkan persetujuan kerangka yang menyelesaikan isu-isu status final proses perdamaian.
Crowley mengatakan, “Kami terus berbicara dengan berbagai negara mengenai isu ini. Pandangan kami tidak berubah. Kami jelaskan itu dalam pembicaraan dengan Palestina dan yang lain. Kami berpendapat, New York atau Dewan Keamanan bukan forum yang tepat untuk ini, dan kami akan terus kemukakan pendapat itu.”
Amerika juga menganggap pengakuan atas kedaulatan Palestina belum lama ini oleh beberapa negara Amerika Latin tidak membantu menyelesaikan masalah.
Pemerintahan Obama berhasil membuka kembali perundingan langsung Israel Palestina September lalu setelah macet dua tahun. Tetapi proses itu terhenti setelah baru beberapa pekan karena Israel menolak memperpanjang moratorium pembangunan permukiman.
Palestina berpendapat, dilanjutkannya pembangunan permukiman kian menutup kemungkinan berdirinya Palestina yang berdaulat. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika menahan diri dan tidak mau menyatakan pembangunan permukiman Israel ilegal.
Tetapi, dalam pidato kebijakan di Kairo tahun 2009 presiden Obama mengatakan, Amerika tidak mengakui legitimitas diteruskannya pembangunan permukiman Yahudi, yang menurutnya melanggar persetujuan sebelumnya, merongrong upaya perdamaian dan seharusnya dihentikan.
Dalam perkembangan lain, misi diplomatik Palestina di Washington mengibarkan bendera Palestina untuk pertamakalinya dalam sebuah upacara hari Selasa.
Jurubicara Departemen Luar Negeri PJ Crowley mengatakan, Amerika menyetujui pengibaran bendera Palestina itu beberapa bulan yang lalu.
