YERUSALEM —
Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang juga memimpin kelompok moderat dan utama Palestina, Fatah melantik pemerintah rekonsiliasi itu di markasnya hari Senin (2/6) di Ramallah.
Abbas mengatakan pemerintahan itu hanyalah sementara dan bertugas untuk mempersiapkan pemilu secepatnya selain bertugas membantu rakyat. Ia mengatakan menteri-menteri baru itu adalah para teknokrat dan independen dan tidak seorangpun berasal dari kabinet itu anggota Fatah atau Hamas,
Abbas menambahkan, pemerintah baru itu akan mematuhi komitmen yang dibuat oleh pemerintahan Palestina sebelumnya dan perjanjian-perjanjian yang telah disahkan oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Pemilu itu bertujuan untuk mengakhiri perpecahan dengan Hamas yang dimulai ketika Hamas merebut kekuasaan Jalur Gaza tujuh tahun lalu. Hamas bukan anggota PLO. Hamas menentang perundingan-perundingan dengan Israel yang ingin dihancurkannya.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Minggu (1/6) mengatakan pemerintahannya tidak akan bernegosiasi dengan kelompok Palestina manapun yang melibatkan Hamas.
Benjamin Netanyahu mengatakan ia menghimbau kepada semua fihak yang bertanggung jawab dalam masyarakat internasional agar tidak terburu-buru dan mengakui pemerintahan Palestina yang mencakup Hamas. Netanyahu mengatakan Hamas adalah organisasi teroris yang menyerukan penghancuran Israel dan ini tidak akan memperkuat perdamaian melainkan memperkuat terorisme.
Abbas mengumumkan kesepakatan rekonsiliasi penting setelah perundingan dengan Israel yang mengusahakan dilanjutkannya perundingan perdamaian Timur Tengah ambruk.
Fatah dan Hamas mengumumkan rekonsiliasi hampir dua tahun lalu tapi pelaksanaan kesepakatan itu mengalami banyak hambatan.
Setelah Gaza diambil alih Hamas, Israel memblokade kawasan itu yang melumpuhkan perekonomian dan kerap menyebabkan kelangkaan bahan pangan di daerah itu.
Warga Gaza umumnya bertahan berkat bantuan kemanusiaan dan ratusan terowongan penyelundupan ke Mesir. Sebagian besar dari terowongan itu hancur setelah kudeta tahun lalu yang membuat militer berkuasa di Mesir.
Pemerintahan baru Mesir menganggap Hamas adalah pecahan dari Ikhwanul Muslimin, sebuah kelompok yang hendak ditumpasnya.
Amerika Serikat menganggap Hamas sebagai organisasi teroris, dan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menyatakan keprihatinan hari Minggu (1/6) kepada Abbas tentang kelompok Islamis itu memiliki peran dalam pemerintah Palestina.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Jen Psaki mengatakan Abbas memberi jaminan kepada Menlu Kerry bahwa pemerintah Palestina akan tetap mengharamkan kekerasan dan mengakui Israel, dan bahwa Kerry mengatakan Amerika akan menilai pemerintah Palestina berdasarkan komposisi, kebijakan dan tindakannya.
Abbas mengatakan pemerintahan itu hanyalah sementara dan bertugas untuk mempersiapkan pemilu secepatnya selain bertugas membantu rakyat. Ia mengatakan menteri-menteri baru itu adalah para teknokrat dan independen dan tidak seorangpun berasal dari kabinet itu anggota Fatah atau Hamas,
Abbas menambahkan, pemerintah baru itu akan mematuhi komitmen yang dibuat oleh pemerintahan Palestina sebelumnya dan perjanjian-perjanjian yang telah disahkan oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Pemilu itu bertujuan untuk mengakhiri perpecahan dengan Hamas yang dimulai ketika Hamas merebut kekuasaan Jalur Gaza tujuh tahun lalu. Hamas bukan anggota PLO. Hamas menentang perundingan-perundingan dengan Israel yang ingin dihancurkannya.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Minggu (1/6) mengatakan pemerintahannya tidak akan bernegosiasi dengan kelompok Palestina manapun yang melibatkan Hamas.
Benjamin Netanyahu mengatakan ia menghimbau kepada semua fihak yang bertanggung jawab dalam masyarakat internasional agar tidak terburu-buru dan mengakui pemerintahan Palestina yang mencakup Hamas. Netanyahu mengatakan Hamas adalah organisasi teroris yang menyerukan penghancuran Israel dan ini tidak akan memperkuat perdamaian melainkan memperkuat terorisme.
Abbas mengumumkan kesepakatan rekonsiliasi penting setelah perundingan dengan Israel yang mengusahakan dilanjutkannya perundingan perdamaian Timur Tengah ambruk.
Fatah dan Hamas mengumumkan rekonsiliasi hampir dua tahun lalu tapi pelaksanaan kesepakatan itu mengalami banyak hambatan.
Setelah Gaza diambil alih Hamas, Israel memblokade kawasan itu yang melumpuhkan perekonomian dan kerap menyebabkan kelangkaan bahan pangan di daerah itu.
Warga Gaza umumnya bertahan berkat bantuan kemanusiaan dan ratusan terowongan penyelundupan ke Mesir. Sebagian besar dari terowongan itu hancur setelah kudeta tahun lalu yang membuat militer berkuasa di Mesir.
Pemerintahan baru Mesir menganggap Hamas adalah pecahan dari Ikhwanul Muslimin, sebuah kelompok yang hendak ditumpasnya.
Amerika Serikat menganggap Hamas sebagai organisasi teroris, dan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menyatakan keprihatinan hari Minggu (1/6) kepada Abbas tentang kelompok Islamis itu memiliki peran dalam pemerintah Palestina.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Jen Psaki mengatakan Abbas memberi jaminan kepada Menlu Kerry bahwa pemerintah Palestina akan tetap mengharamkan kekerasan dan mengakui Israel, dan bahwa Kerry mengatakan Amerika akan menilai pemerintah Palestina berdasarkan komposisi, kebijakan dan tindakannya.
