Panglima junta militer yang memimpin Thailand sejak kudeta bulan lalu, mengatakan, konsep konstitusi sementara telah disusun tetapi belum ada rincian yang dirilis.
Jenderal Prayuth Chan-Ocha mengatakan, tugas menyusun undang-undang dasar sementara telah selesai, dan telah dibahas secara hukum.
Panglima militer Prayuth mengatakan RUU itu akan diserahkan kepada raja bulan depan untuk mendapatkan persetujuan. Setelah itu, ia memperkirakan diperlukan waktu dua bulan lagi sebelum Undang-Undang sementara itu diberlakukan.
Prayuth, yang dikenal sebagai pendukung setia kerajaan, tidak memberikan keterangan terinci, mengenai konstitusi sementara itu dalam pidato yang disiarkan melalui televisi ke seluruh negara hari Jumat, kecuali menjamin bahwa Raja Thailand akan tetap menjadi kepala negara.
Jenderal Prayuth mengatakan, menurut perkiraannya, konsep undang-undang dasar yang permanen akan siap digarap dalam 10 sampai 12 bulan.
Setelah itu, pemimpin militer tersebut mengatakan, “pemilu bebas dan adil” akan diselenggarakan. Ia memperkirakan pemilihan anggota parlemen akan berlangsung Oktober 2015, dan ia mendesak rakyat agar bersabar sampai berlangsung reformasi besar-besaran, yang menurut perkiraannya akan memerlukan waktu 300 hari.
“Bersabarlah," ujar panglima militer itu. “Kita memerlukan waktu untuk melakukan reformasi”.
Prayuth juga mengumumkan bahwa undang-undang baru yang penting segera akan disusun, dan dia mengundang wakil-wakil semua kementerian untuk ikut dalam pembicaraan.
Jenderal Prayuth sekarang memegang seluruh kekuasaan di bidang eksekutif dan legislatif setelah merebut kekuasaan di Thailand 37 hari lalu dalam kudeta tak berdarah yang praktis membatalkan sebagian besar Undang-Undang Dasar.
Itu adalah kudeta atau usaha kudeta ke-19 yang berhasil sejak berakhirnya pemerintahan mutlak dibawah kerajaan pada 1932.
Sejak kudeta itu, Jenderal Prayuth telah mengeluarkan puluhan dekrit atau surat keputusan mengenai masalah-masalah besar dan kecil, dari pemberian dana bagi jutaan petani yang dililit hutang karena sistem subsidi beras yang gagal yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, sampai pada perintah penyiaran gratis pertandingan sepakbola piala dunia.
Junta militer, yang terkenal sebagai National Council for Peace and Order atau disingkat NCPO, juga telah memanggil ratusan sarjana, aktivis, politikus, dan wartawan untuk dimintai keterangan. Kegiatan politik dilarang dan perusahaan media berita bekerja dibawah pengawasan ketat militer.
Pidato Jenderal Prayuth Jumat petang telah menjadi acara tetap sejak kudeta tanggal 22 Mei. Pekan ini dia membela usaha melanjutkan undang-undang keadaan darurat perang, yang diberlakukan tiga hari sebelum kudeta, sambil mengatakan bahwa “hanya ada sedikit pembatasan kebebasan”.
Dia juga memperingatkan media agar jangan memuat laporan informasi yang tidak diverifikasi mengenai junta.
Ia mengatakan hal ini setelah menyangkal tuduhan bahwa dia telah berkomplot untuk menggulingkan pemerintahan terpilih lewat konsultasi dengan mantan wakil perdana menteri yang memimpin demonstrasi-demonstrasi anti pemerintah bulan ini.
