Papua Nugini mengatakan akan menutup pusat penahanan kontroversial untuk pencari suaka di Pulau Manus.
PM Peter O'Neill mengumumkan penutupan itu dalam sebuah pernyataan, Rabu, satu hari setelah Mahkamah Agung negara itu memutuskan bahwa pusat penahanan Australia bagi lebih dari 800 pencari suaka di kamp Manus tidak konstitusional.
O'Neill mengatakan setiap tahanan yang dianggap pengungsi yang sah diperkenankan tinggal di Papua Nugini jika mereka ingin menjadi bagian dari masyarakat Papua Nugini dan memberi kontribusi bagi komunitas negara itu.
Menteri Imigrasi Australia Peter Dutton mengatakan, Selasa (26/4), tak satupun tahanan di fasilitas Manus akan dimukimkan di Australia. Mereka, katanya, harus pulang ke negara asal mereka atau pindah ke negara ketiga.
Berdasarkan UU imigrasi Australia, siapa saja yang tertangkap berusaha mencapai pantai Australia dengan perahu akan dikirim ke kamp-kamp di Papua Nugini atau negara pulau Nauru untuk diproses.
Kelompok-kelompok HAM sudah lama mengecam kebijakan Canberra menyangkut pencari suaka, yang menurut pemerintah ditujukan untuk melindungi perbatasan-perbatasannya dan mencegah terjadinya penyeberangan laut yang berbahaya dengan menggunakan perahu-perahu yang tidak aman.
Sementara itu, seorang warga negara Iran yang ditahan di pusat penahanan Nauru membakar dirinya, Rabu, sebagai protes terhadap kebijakan ketat Australia itu. Datton mengatakan, pria itu akan dibawa ke luar Nauru untuk perawatan medis. [ab/as]
