Amerika Serikat (AS), Kamis (11/2), mengumumkan sanksi baru terhadap Myanmar, lebih dari seminggu setelah militer negara itu menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis.
Departemen Keuangan Amerika Serikat mengatakan pihaknya telah mengenakan sanksi terhadap 10 individu dan tiga organisasi “yang memainkan peran utama dalam penggulingan pemerintah yang dipilih secara demokratis di Myanmar.”
Sanksi itu tidak ditujukan pada rakyat Burma,” kata pernyataan dari Departemen Keuangan Amerika.
Sanksi itu sesuai dengan perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden sehari sebelumnya (10/2).
Kudeta di Myanmar pada 1 Februari atas pemerintah yang dipilih secara demokratis telah memicu demonstrasi di jalan-jalan yang meluas di negara itu, menentang pengambilalihan tersebut selama lima hari berturut-turut.
“Sementara protes semakin membesar, kekerasan terhadap mereka yang menegaskan hak demokratis mereka tidak dapat diterima, dan kami akan terus menyerukannya,” kata Biden, Rabu (10/2).
“Rakyat Myanmar membuat suara mereka didengar,” tambahnya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi-organisasi lain telah menyatakan keprihatinan atas penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Kelompok-kelompok besar HAM global telah memperbarui seruan bagi perusahaan-perusahaan internasional agar memutuskan hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan militer dan telah mendesak pemerintah-pemerintah di dunia agar menjatuhkan sanksi yang menarget para jenderal dan kepentingan bisnis mereka.
Para pemimpin militer Myanmar telah menahan pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi dan para pejabat sipil pemerintah dan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), serta para aktivis ditangkap. Jam malam telah diberlakukan dan pertemuan umum dibatasi. [lt/em]
