Langkah Kementerian Kehakiman Tiongkok ini serta-merta menimbulkan kemarahan para pengacara HAM yang membela para pengecam pemerintah otoriter Beijing.
Dalam sebuah pemberitahuan yang dipasang di situsnya hari Rabu, Kementerian Kehakiman Tiongkok mengatakan pengacara yang baru pertama kali dan pengacara yang ingin memperpanjang ijin prakteknya akan diharuskan menyatakan sumpah setia.
Sumpah setia itu mengharuskan para pengacara “berjanji untuk secara setia melakukan misi suci seorang petugas hukum di bawah sistem sosialis dengan karakteristik Tiongkok”. Sumpah setia itu juga menuntut agar mereka “setia kepada ibu pertiwi, rakyat dan mempertahankan kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok dan sistem sosialis partai itu”.
Pu Zhiqiang memberitahu VOA Siaran Mandarin bahwa kebingungan seputar pengarahan dari para pemimpin Komisi Hukum dan Politik Partai Komunis Tiongkok sudah sejak lama ada.
Otorita Tiongkok dalam beberapa tahun ini telah meningkatkan tekanan pada pengacara-pengacara aktivis yang mewakili klien-klien mereka dalam beberapa kasus HAM yang paling peka secara politik di Tiongkok.
