Dua tahun setelah pemerintah Filipina dan kelompok pemberontak Muslim terbesar di negara itu menandatangani perjanjian yang bertujuan mengakhiri empat dekade kerusuhan berdarah di wilayah selatan, kini pertanyaannya masih tentang masa depan proses perdamaian tersebut.
Sebelum memasuki masa istirahat selama satu bulan, Kongres Filipina gagal meloloskan rancangan undang-undang yang akan menciptakan daerah otonomi di wilayah pemberontak. Para legislator itu tidak akan bersidang lagi sampai pemilihan umum pada bulan Mei berakhir, di mana rakyat Filipina akan memilih seorang presiden baru, yang akan menentukan nasib proses perdamaian tersebut.
RUU aslinya dibuat oleh para perunding pemerintah dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan disebut Undang-Undang Dasar Bangsamoro (BBL). RUU itu menghendaki pemerintahan yang dibentuk oleh parlemen dengan wewenang bersama di tingkat lokal dan nasional. Senat tidak dapat menyepakati versi itu, sementara DPR memiliki konsensus yang lebih baik.
Pemimpin Front Pembebasan Islam Moro telah mengakui ketidakpuasan di antara para petinggi kelompok pemberontak dan para aktivis perdamaian telah menyatakan kekhawatiran bahwa generasi muda akan kembali mengangkat senjata.
Kepala perunding MILF, Mohagher Iqbal, berbicara kepada wartawan di sela-sela peringatan dua tahun pakta perdamaian itu di Notre Dame University di Cotabato City. Dia mengatakan sejak Kongres mengakhiri sesinya, dia telah malang-melintang ke provinsi dan kota-kota dalam wilayah Bangsamoro yang diusulkan.
"Semua ini menunjukkan bahwa kami benar-benar menangani situasi. Memang sangat sulit, tetapi ini juga bisa menunjukkan komando dan kontrol MILF, bahwa orang-orang kami, komandan kami, pejuang kami serta anggota MILF masih mendengarkan MILF," kata Mohagher Iqbal.
Dalam pidato pada peringatan tersebut, ketua panel perdamaian pemerintah Miriam Coronel-Ferrer merujuk pada perundingan perdamaian hampir 20 tahun, di mana kedua belah pihak mengatasi kemacetan dan gangguan yang mengarah ke pertempuran.
"Dengan segala hormat, saya tidak setuju dengan mereka yang mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dirayakan karena kita tidak berhasil menyetujui Undang-undang Dasar Bangsamoro," kata Miriam Coronel-Ferrer.
Berbicara dengan wartawan, Ferrer menyorot program-program dan aspek kesepakatan yang tidak bergantung pada disetujuinya RUU tersebut. Dia mencatat program pelatihan keterampilan yang sedang berlangsung untuk membantu mantan pemberontak di wilayah mayoritas Muslim yang sangat miskin itu.
Jacob Palao, seorang pemberontak berusia 57 tahun yang berpartisipasi dalam acara menonaktifkan pemberontak pada bulan Juni tahun lalu, menghadiri peringatan di Notre Dame tersebut. Mantan wakil komandan untuk operasi tempur pemberontak ini mengatakan kepada VOA dia telah menyelesaikan kursus menjahit pakaian.
Dia juga mengatakan anaknya, yang harus berhenti kuliah karena keluarga tidak mampu membayar uang kuliah, sekarang sudah kembali kuliah berkat program pemerintah, termasuk $53 juta untuk pendidikan, kesejahteraan sosial dan tunjangan lainnya.
Palao, juru bicara bagi puluhan pemberontak yang meletakkan senjata mereka tahun lalu, mengatakan para pejuang akan terus mendukung proses tersebut meskipun Undang-Undang Dasar belum disetujui parlemen dan terjadi pergantian pemerintahan. [as/lt]
