Parlemen Irak hari Selasa (12/9) mengecam sebuah referendum yang dijadwalkan akhir bulan ini untuk memberikan kemerdekaan kepada orang-orang Kurdi Irak.
Suku Kurdi di tiga kabupaten yang membentuk wilayah yang mereka perintah sendiri di Irak berencana mengadakan pemungutan suara tanggal 25 September, walaupun parlemen Irak menyebut pemungutan suara itu "tidak konstitusional".
Parlemen Irak menyebut referendum sebagai "ancaman terhadap integritas Irak" dan mengatakan pemerintah pusat harus "mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan" kesatuan di negara itu.
Sidang parlemen hari Selasa itu diboikot oleh semua warga Kurdi, menurut anggota parlemen Mahmoud al-Mashhadani, yang hadir.
Seorang pejabat tinggi Kurdi mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa pernyataan parlemen itu tidak mengikat dan tidak akan mempengaruhi pemungutan suara.
"Parlemen Kurdi pasti akan memberikan tanggapan mengenai resolusi itu dalam sidang pada hari Kamis," kata Hoshyar Zebari, mantan menteri luar negeri dan menteri keuangan Irak dan sekarang menjadi penasihat senior Presiden Pemerintah Regional Kurdistan, pimpinan Presiden Massoud Barzani.
Pemungutan suara itu ditentang oleh negara-negara tetangga regional Turki, Iran dan Suriah, yang khawatir gerakan separatis di Irak dapat meluas ke populasi Kurdi di dalam negara mereka. Misi PBB untuk Irak mengatakan tidak akan "terlibat dalam cara atau bentuk apapun" dalam pemungutan suara tersebut.
Orang-orang Kurdi di Timur Tengah berusaha mendirikan negara merdeka sendiri sejak akhir Perang Dunia I, ketika kekuatan kolonial memecah wilayah tersebut, menyebabkan rakyat Kurdi terpisah-pisah di berbagai negara. [sp/ii]
