Parlemen Kurdi Irak, Minggu (29/10), akan bertemu untuk membahas pendistribusian kekuasaan Presiden Massoud Barzani yang didesak mengundurkan diri setelah pelaksanaan referendum kemerdekaan bulan lalu.
Parlemen memutuskan menghentikan kegiatan pemerintahan Barzani dan Sabtu (28/10) menyatakan akan membacakan pernyataan dari Barzani dalam pertemuan hari Minggu itu.
Meskipun mendapat mayoritas suara "ya" dalam referendum kemerdekaan, Barzani berada dalam posisi sulit setelah pasukan federal Irak bergerak untuk merebut kembali wilayah di dekat Kota Kirkuk itu.
Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi, menyatakan referendum itu ilegal, dan sebagai tanggapan, mengerahkan pasukan untuk merebut kembali kendali atas daerah-daerah yang disengketakan yang dikuasai orang-orang Kurdi.
Dalam beberapa hari ini, pemerintah di wilayah Kurdistan Irak menawarkan untuk membekukan hasil referendum dan memulai dialog dengan pemerintah pusat di Baghdad, tetapi Abadi menolak tawaran itu.
Dalam pernyataan, Abadi mengatakan, pemerintahnya hanya akan menerima pembatalan referendum dan orang-orang Kurdi menghormati konstitusi negara tersebut.
Daerah yang direbut kembali oleh pasukan Irak sebagian besar berada di bawah kendali Baghdad pada 2014, ketika militan Muslim menyerbu masuk ke wilayah itu. Pejuang Peshmerga Kurdi dan pasukan koalisi merebut kembali wilayah tersebut, dan sejak itu di bawah kendali wilayah Kurdistan.[ka]
