Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi, Kamis (26/10) menolak tawaran pemimpin Kurdi untuk membekukan hasil referendum kemerdekaan wilayah Kurdi demi dialog agar tidak terjadi konflik.
Abadi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintahnya hanya akan menerima pembatalan referendum dan penghormatan terhadap konstitusi Irak.
Warga yang memberikan suara dalam referendum bulan September lalu sangat mendukung kemerdekaan bagi wilayah Kurdi di Irak utara. Abadi menyebut pemungutan suara itu ilegal, dan sebagai tanggapan dia mengirim pasukan untuk merebut kembali kendali daerah-daerah yang disengketakan yang dikontrol oleh Kurdi, termasuk kota Kirkuk.
Otoritas Kurdi mengatakan pasukan Irak melancarkan serangan lain terhadap pejuang mereka hari Kamis di daerah Zummar.
Hari Rabu, Pemerintah Daerah Kurdistan mengatakan bahwa konfrontasi telah merugikan kedua belah pihak dan dapat menyebabkan pertumpahan darah serta kerusuhan sosial yang terus berlanjut di Irak.
Selain mengesampingkan referendum dan mengusulkan pembicaraan, pihak Kurdi juga menyerukan penghentian segera semua operasi militer di wilayah utara Irak. [lt]
