Tautan-tautan Akses

Parlemen Meksiko Pilih Kembali Kepala Badan HAM yang Gagal Tangani Pelanggaran  


Rosario Piedra Ibarra, terpilih kembali sebagai Kepala Komisi HAM Nasional Meksiko (foto: dok).
Rosario Piedra Ibarra, terpilih kembali sebagai Kepala Komisi HAM Nasional Meksiko (foto: dok).

Anggota parlemen dari partai yang berkuasa di Meksiko Rabu (13/11) memilih kembali kepala Komisi HAM Nasional terlepas dari tentangan yang luas dan kegagalannya menegur pemerintah atas pelanggaran yang dilakukannya.

Terpilihnya kembali Rosario Piedra dalam pemungutan suara di Senat yang sejalan dengan garis partai tampaknya menjadi contoh lain dari upaya partai Morena yang berkuasa untuk melemahkan badan-badan pengawas independen. Morena telah mengusulkan penghapusan sejumlah badan pengawas, transparansi serta kebebasan informasi lainnya, dengan alasan mahalnya biaya menjalankan badan-badan tersebut.

Berbagai organisasi hak-hak sipil dan HAM nirlaba hampir bersuara bulat dalam mengkritik pemilihan kembali Piedra.

“Ini adalah hadiah yang tidak pantas untuk karier yang ditandai oleh kelambanan, hilangnya kemandirian dan melemahnya institusi,” kata pusat HAM Miguel Agustin Pro Juarez di media sosial.

Piedra adalah pendukung setia mantan presiden Andrés Manuel López Obrador, yang mengakhiri jabatannya pada 30 September. Ia pernah menegaskan bahwa tidak satupun kematian yang disebabkan oleh angkatan bersenjata di bawah pemerintahan López Obrador yang ilegal atau tidak dapat dibenarkan. Ia turut bersama mantan presiden itu dalam menyerang dan mengkritik berbagai organisasi HAM independen lainnya.

Sejak pertama kali dipilih pada 2019, Piedra tidak berbuat banyak untuk menyelidiki tuduhan pembantaian atau pembunuhan di luar hukum yang dilakukan tentara atau anggota Garda Nasional yang dimiliterisasi, López Obrador memberi kewenangan yang luas kepada Garda Nasional.

Meskipun menerima lebih dari 1.800 pengaduan warga tentang angkatan bersenjata antara 2020 dan 2023, komisinya hanya mengeluarkan 39 rekomendasi. Sebagian besar dari sedikit kasus militer yang ditindaklanjuti komisinya mencakup pelanggaran yang dilakukan di bawah pemerintah sebelumnya.

Komisi HAM memiliki kewenangan untuk membuat rekomendasi tidak mengikat untuk badan-badan pemerintah. Jika mereka tidak setuju untuk mengikuti rekomendasi itu, mereka setidaknya diwajibkan oleh UU untuk menjelaskan alasannya.

Piedra hampir secara eksklusif memusatkan kegiatan komisinya pada penerbitan rekomendasi dalam kasus-kasus di mana orang-orang tidak menerima perawatan kesehatan yang layak di rumah sakit yang dikelola pemerintah. Rekomendasi itu tidak banyak membantu, karena tidak mengatasi masalah mendasar rumah sakit yang kekurangan dana serta peralatan dan dipaksa menangani terlalu banyak pasien.

Kadang-kadang Piedra bertindak seolah-olah pelanggaran HAM tidak lagi terjadi di bawah pemerintahan López Obrador. Pada 2019. Ia menyatakan tidak percaya ketika ditanya mengenai pembunuhan wartawan, meskipun ada fakta bahwa hampir setengah lusin di antaranya tewas pada tahun pertama López Obrador menjabat. [uh/ab]

Forum

Recommended

XS
SM
MD
LG