Parlemen Yunani menyetujui RUU reformasi yang disyaratkan oleh para kreditor internasional negara itu hari Jumat (6/11) pagi, tiga hari menjelang pertemuan para Menteri Keuangan zona euro yang akan memutuskan apakah Athena memenuhi persyaratan untuk menerima dana talangan baru.
Yunani perlu mengesahkan serangkaian reformasi agar lolos persayaratan pertama guna mendapatkan dana talangan baru senilai 86 miliar euro (hampir senilai Rp 1.270 triliun) yang ditandatangani pada awal tahun ini.
Yunani juga harus memperbaiki sistem perbankan sebelum akhir tahun untuk bisa memulai pembicaraan penghapusan utang dengan para kreditor, salah satu prioritas utama yang dibuat oleh pemerintahan Perdana Menteri Alexis Tsipras.
Mayoritas anggota parlemen Yunani yang terdiri dari 300 orang menyetujui RUU yang merupakan perbaikan dari undang-undang sebelumnya mengenai perhitungan pensiun, serta memaksa Yunani untuk mematuhi aturan efisiensi energi Uni Eropa. Yunani juga harus menghilangkan hambatan bagi penjualan pelabuhan terbesarnya dan menghapuskan keringanan pajak bagi petani.
Para menteri keuangan zona euro yang dikenal sebagai Eurogroup akan menilai kepatuhan Yunani dalam melaksanakan agenda reformasi ekonomi pada pertemuan mereka hari Senin (9/11).
Pemerintah Yunani dan para kreditor masih berselisih mengenai mekanisme yang efektif untuk mengatasi bank-bank bermasalah di Yunani - yang akan menerima bantuan dana talangan - khususnya dalam mengatasi kredit macet yang mempengaruhi kalangan usaha dan pemegang KPR.
Selain itu, 23 persen pajak PPN terhadap pendidikan swasta juga merupakan "batu sandungan" dalam pembicaraan dengan kreditor.
Wakil Menteri Keuangan Yunani, Tryfon Alexiadis mengatakan pemerintah akan mengumumkan keputusannya mengenai langkah yang akan diambil untuk menggantikan pajak PPN di bidang pendidikan hari Jumat ini. [pp]
