Pada saat Amerika Serikat dan Taliban bersiap-siap akan menandatangani perjanjian pengurangan aksi kekerasan bulan ini, partai oposisi utama di Afghanistan mengancam akan mendirikan pemerintahan tandingan.
Pernyataan itu muncul setelah pengumuman bahwa Ashraf Ghani terpilih untuk masa jabatan lima tahun lagi.
Komisi Pemilu Afghanistan mengumumkan, Ghani meraup 50,6 persen suara, dan saingan utamanya, Abdullah Abdullah mendapat 39,5 persen.
Ghani yang berbicara di hadapan para pendukungnya menyerukan sudah tiba masanya seluruh rakyat bersatu demi perdamaian.
Saingan utama Ghani, kepala eksekutif Abdullah yang berbagai kekuasaan dengan Ghani sejak pemilu tahun 2014, menolak hasil pemilu itu dan menyebutnya “penipuan.” Ia juga bertekad akan mengumumkan pembentukan pemerintahnya sendiri dalam waktu dekat ini.
“Kami akan mendirikan pemerintahan yang inklusif,’ katanya. Kami tidak mau menerima hasil penghitungan suara ini, dan kami menyatakan kemenangan kami. Kami akan membentuk pemerintahan yang inklusif, dan kami menyerukan pada semua rakyat yang percaya pada demokrasi dan keadilan supaya berdiri bersama kami,” kata Abdullah lewat Twitter.
Taliban juga menolak apa yang disebutnya penipuan dalam kemenangan Ghani itu. Katanya semua itu bertentangan dengan semangat untuk mendorong proses perdamaian. [ii/fw]
