Partai oposisi Malaysia mengajukan tuntutan perdata terhadap Perdana Menteri Najib Razak atas tuduhan pelanggaran dalam pemilu yang terkait dengan dana $700 juta (Rp 9,7 triliun) di rekening-rekening pribadi Najib.
Lembaga anti korupsi Malaysia baru-baru ini mengumumkan dana tersebut, yang sebagian besar diterima sebelum pemilihan umum Maret 2013, berasal dari sumbangan dan bukan dari dana investasi negara 1MDB.
Partai Keadilan Rakyat mengatakan uang tersebut 26 kali lipat jumlah yang diperbolehkan dalam pemilu. Partai Najib, Front Nasional, yang telah berkuasa sejak kemerdekaan Malaysia dari Inggris tahun 1958, memenangkan pemilu 2013 tapi kalah dalam jumlah total suara rakyat untuk pertama kalinya dari aliansi oposisi yang termasuk di antaranya, Partai Keadilan Rakyat.
Wakil presiden partai Nurul Izzah Anwar mengatakan tuntutan hukum tersebut akan mengungkap "semua penyogokan dan taktik-taktik korup" yang menurut mereka digunakan oleh Front Nasional untuk memenangkan pemilu. Dengan bukti transaksi-transaksi yang korup, katanya, hasil pemilu 2013 harus dibatalkan dan pemilihan yang baru harus dilangsungkan.
Partai ini juga menamakan 1MDB, Komisi Pemilu dan Adnan Mansor, sekjen partai Front Nasional, dalam tuntutan hukum tersebut.
Para pejabat pemerintah hingga kini belum berkomentar mengenai tuntutan tersebut.
1MDB, yang didirikan tahun 2009 oleh Najib yang hingga sekarang masih memimpin dewan penasehat lembaga ini, memiliki utang sebesar 42 miliar ringgit (Rp 146 triliun) setelah penanaman modalnya di sektor energi gagal. Berbagai pihak telah mengkritik 1MDB yang berutang besar dan dinilai kurang transparan.
Krisis 1MDB ini telah turut mendorong mata uang Malaysia untuk jatuh menjadi 4 ringgit per dolar AS hari Rabu, nilai terendah sejak krisis finansial di Asia tahun 1997-1998.
