Kongres AS ke-119 akan mulai bersidang pada Jumat (3/1). Namun, setelah perebutan dana pemerintah yang kontroversial bulan lalu, kendali Partai Republik atas kedua majelis Kongres dan kursi kepresidenan menghadapi tantangan.
Senat memasuki masa persidangan baru saat Partai Republik mengambil alih mayoritas dari Partai Demokrat dan Senator Mitch McConnell mundur dari kepemimpinan partai untuk pertama kalinya dalam 18 tahun. Senator Partai Republik John Thune telah dipilih untuk memimpin Senat sebagai pemimpin mayoritas.
Partai Republik akan memegang mayoritas 53-47 kursi, jauh di bawah 60 suara yang dibutuhkan untuk memajukan sebagian besar undang-undang.
Di DPR, di mana Partai Republik memegang mayoritas tipis 219-215, fokusnya adalah pada suara untuk ketua DPR. Posisi Ketua DPR saat ini Mike Johnson terancam setelah kesepakatannya bulan lalu dengan Partai Demokrat untuk menjaga agar pemerintah tetap didanai dan dibuka.
Hanya perlu dua orang Republik untuk memberikan suara menentang Johnson untuk membahayakan jabatannya sebagai ketua DPR. Partai Demokrat diperkirakan akan mencalonkan Pemimpin Minoritas Hakeem Jeffries untuk jabatan ketua DPR, tetapi kemungkinan akan kalah dengan selisih beberapa suara.
Presiden terpilih Donald Trump mengunggah dukungannya untuk Johnson di media sosial pada Senin (30/12) dengan mengatakan bahwa ketua DPR tersebut adalah "orang yang baik, pekerja keras, dan religius."
Namun, perwakilan dari Partai Republik, Chip Roy dan Thomas Massie, telah menyatakan keraguan mereka tentang kepemimpinannya dan sekutu sekaligus penasihat Trump, Steve Bannon, telah meminta Partai Republik untuk menyingkirkan Johnson dari jabatan ketua DPR.
"Tuan Johnson mendapat banyak kecaman dari rekan-rekannya di Partai Republik. Dan ia memiliki margin yang sangat terbatas untuk mayoritasnya, hanya segelintir orang," kata Kevin Kosar, seorang peneliti di American Enterprise Institute, kepada VOA melalui Zoom.
Dua tahun lalu, pada awal Kongres yang lain, Kevin McCarthy dari Partai Republik menghadapi tantangan serupa dalam upayanya untuk jabatan ketua DPR. Ia akhirnya terpilih pada putaran ke-15 pemungutan suara.
Jika Johnson, atau anggota Partai Republik lainnya, tidak dapat mengumpulkan cukup suara untuk jabatan ketua DPR, majelis tersebut dapat kehilangan pemimpinnya tepat waktu untuk sertifikasi resmi kemenangan elektoral Trump pada 6 Januari. Siapa pun yang memimpin DPR, setidaknya untuk sementara, akan memegang mayoritas yang lebih ketat setelah Trump menjabat pada 20 Januari, karena ia telah memilih dua anggota DPR dari Partai Republik untuk bergabung dengan pemerintahannya.
Secara tradisional, 100 hari pertama masa jabatan presiden dan Kongres yang baru adalah waktu untuk agenda legislatif yang ambisius.
"Ia akan memberlakukan tarif dengan sangat keras. Ia akan fokus pada perbatasan, dan perintah eksekutif terkait imigrasi dan imigran, khususnya dari Meksiko dan negara-negara Muslim. Dan kemudian ia akan mengupayakan kompromi apa pun yang dapat ia lakukan untuk meloloskan agenda legislatif tentang hal-hal yang memengaruhi ekonomi, bahan makanan, sebagaimana ia suka menyebutnya," Casey Burgat, seorang profesor di Universitas George Washington di Washington, mengatakan kepada VOA melalui Zoom. [es/ft]
Beberapa informasi untuk berita ini berasal dari Reuters.
