Partai politik yang didukung penguasa militer Birma telah memenangkan mayoritas kursi di kedua majelis parlemen dalam pemilu pertama negara itu dalam dua dekade. Hasil itu secara luas telah diperkirakan sebelumnya.
Para pemimpin negara-negara Barat dan aktivis HAM mengatakan pemilu hari Minggu lalu itu tidak adil dan tidak bebas, dan merupakan upaya militer Birma untuk terus memerintah warga sipil.
Media pemerintah mengumumkan hasil pemilu itu hari Kamis, hari yang sama ketika Mahkamah Agung Birma menolak permohonan banding oleh pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi terkait penahanan rumahnya. Ia telah ditahan selama 15 tahun dari 21 tahun terakhir, tapi hukuman terbarunya dijadwalkan berakhir hari Sabtu ini.
Hasil pemilu itu menunjukkan partai politik dukungan militer, Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan, memenangkan mayoritas besar di distrik-distrik yang hasilnya telah diumumkan sejauh ini.
