Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono mengungkapkan pemerintah akan segera memulai pembangun mega proyek ibu kota negara baru yang bertempat di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada semester II 2022. Pembangunan yang dilakukan secara gradual tersebut diperkirakan akan menyerap 150.000-220.000 tenaga kerja pada 2023 agar proyek tersebut rampung sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami harapkan pada paruh kedua 2022 ini akan dimulai beberapa pengerjaan di lapangan, khususnya yang menyangkut pematangan tanah atau land development, kemudian akses-akses penting, akses untuk logistik,” ungkap Bambang saat ditemui usai Rapat Terbatas dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (3/6).
Kemudian, lanjutnya, beberapa jalur-jalur untuk ke infrastruktur juga akan dibangun dengan harapan agar pada 2023 pemerintah mulai membangun dalam skala yang sudah ditargetkan.
Presiden Jokowi, kata Bambang, juga meminta agar pelaksanaan dan perencanaan pembangunan di berbagai multi sektor untuk lebih dimatangkan kembali. Ia menjelaskan seluruh kementerian yang tergabung ke dalam tim transisi sudah mulai bekerja untuk melakukan berbagai konsolidasi dan koordinasi agar kelak target yang ingin dicapai dalam 2023 dan 2024 bisa tercapai dengan baik.
Meski terkesan ngebut, Bambang memastikan bahwa pembangunan IKN Nusantara ini tetap akan memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan sosial. Selain itu, pihaknya juga akan senantiasa melibatkan masyarakat setempat dalam mega proyek ini.
Pemerintah, katanya, juga akan memastikan permasalahan lahan dan konversi hutan akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga keinginan untuk mewujudkan kota yang hijau, pintar, inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud dalam IKN Nusantara tersebut.
Target Realistis
Pengamat Tata Kota, Nirwono Yoga, mengatakan pemerintah harus mempunyai target yang cukup realistis di dalam pembangunan IKN Nusantara.
Nirwono menjelaskan, berdasarkan harapan Presiden Jokowi untuk bisa menyelenggarakan upacara hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang di IKN Nusantara, maka pembangunan yang harus dikejar dalam dua tahun tersebut haruslah pembangunan yang berkualitas, bukan ambisius.
“Dari 2024 ke 2022 mundur ini apa yang bisa dilakukan? Maka saya melihat ada tiga opsi. Harus dibalik, pertanyaannya, dalam dua tahun Anda bisa bangun apa? Kemudian berapa luasan yang Anda bisa bangun? Jangan lupa kalau kita mengikuti urutannya ada tiga lapis, yakni IKN luas keseluruhan 256 ribu hektare, untuk kawasan pusat IKN 56 ribu hektare, dan kawasan inti pemerintahan itu hanya 6.671 hektare,” ungkap Nirwono kepada VOA.
Menurutnya, target realistis yang bisa dicapai dalam dua tahun adalah dengan membangun 10 persen dari luasan kawasan inti pemerintah yakni kurang lebih 600-900 hektare. Nirwono mengatakan dengan luasan tersebut pemerintah bisa membangun sebuah etalase kota yang berkualitas yang terdiri dari jalan, saluran air, ruang terbuka hijau, kantor perwakilan pemerintah, pusat perbelanjaan, pemukiman, dan fasilitas penting lainnya seperti rumah sakit.
“Jangan membangun istana dulu. Lebih baik dananya dipakai untuk bikin perkantoran, pasar, sama rumah susun dulu. Itu akan lebih kelihatan kota daripada ada jalan, taman, lalu tiba-tiba ada satu bangunan istana saja, karena dananya habis. Itu malah tidak akan menjadi etalase kota yang bisa digunakan untuk menarik investor,” tuturnya.
Menurutnya, etalase kota tersebutlah yang akan bisa menarik investor untuk mau menanamkan modalnya di IKN Nusantara. Ia tidak yakin, para investor mau mengambil risiko untuk berinvestasi di IKN Nusantara sebelum 2024, karena pertimbangan kondisi politik di Tanah Air.
“Itu justru akan bisa untuk mengundang investor. Itu saya baru bicara itu semua (anggaran_ dari APBN, kenapa? Investor dalam waktu dua tahun belum melihat apa-apa. Dia tidak akan gambling pakai uang dia untuk membangun di situ. Kita berpikirnya relasitis saja,” pungkasnya. [gi/ah]
