Pasukan khusus Australia diduga membunuh 39 tahanan tak bersenjata dan warga sipil di Afghanistan. Investigasi yang dilakukan selama empat tahun itu menemukan fakta hal itu terjadi karena perintah tentara senior yang dilaporkan memaksa para yuniornya untuk membunuh tawanan tak berdaya.
Reuters, Kamis (19/11), melaporkan Australia mengatakan bahwa 19 tentara dan mantan tentara berpotensi akan dituntut secara pidana karena diduga membunuh 39 penduduk Afghanistan.
Jenderal Angus John Campbell mengatakan ada informasi yang dapat dipercaya bahwa 39 pembunuhan yang dilakukan oleh 25 personel pasukan khusus Australia terjadi dalam 23 insiden berbeda. Ia memaparkan temuan penyelidikan tentang perilaku personel pasukan khusus di Afghanistan antara 2005 dan 2016,
Campbell mengatakan seluruh pembunuhan itu berada di luar “medan pertempuranyang panas.”
"Penemuan ini menduga adanya pelanggaran paling serius atas tingkah laku militer dan nilai-nilai profesional," kata Campbell kepada wartawan di Canberra.
“Pembunuhan di luar hukum, terhadap warga sipil dan tahanan tidak pernah dapat diterima,” tegasnya.
Laporan itu mengatakan mayoritas dari mereka yang terbunuh, termasuk tahanan, petani dan penduduk lokal Afghanistan lainnya, ditangkap ketika mereka dibunuh dan karenanya dilindungi oleh hukum internasional.
Menyusul rekomendasi atas laporan tersebut, Campbell mengatakan 19 anggota dan mantan militer Australia akan dirujuk ke penyelidik khusus yang akan segera ditunjuk untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk diadili.
Menteri Pertahanan Australia Linda Reynolds pada pekan lalu mengatakan bahwa Canberra telah diberitahu bahwa penuntutan yang dilakukan secara lokal akan membuat dakwaan tidak akan dilakukan di Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC) di Den Haag.
Meskipun telah menjadi topik utama, penyelidikan resmi Australia terhadap kasus tersebut hanya dimulai setelah publikasi dokumen rahasia tentang dugaan kejahatan perang di Afghanistan.
Seorang mantan pengacara militer, David McBride, dituduh memberikan dokumen rahasia kepada Australian Broadcasting Corp. Dia mengakui telah memberikan dokumen tersebut, tetapi untuk kepentingan nasional.
Penyelidikan tersebut dilakukan oleh Hakim negara bagian New South Wales Paul Brereton, yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal Pertahanan pada tahun 2016 untuk menyelidiki rumor kejahatan perang di Afghanistan antara tahun 2003 dan 2016.
Penyelidikan tersebut memeriksa lebih dari 20 ribu dokumen dan 2 ribu gambar, dan mewawancarai 423 saksi yang berada di bawah sumpah.
Australia telah menempatkan pasukan di Afghanistan sejak 2002 sebagai bagian dari koalisi pimpinan AS yang memerangi milisi Taliban.
Australia saat ini masih memiliki sekitar 1.500 tentara yang tersisa di Afghanistan. [ah/au]
