Pemerintah Spanyol dan partai oposisi utama, Jumat (20/10) sepakat untuk menyelenggarakan pemilihan baru di Catalonia pada bulan Januari, sebagai bagian dari langkah khusus dalam upaya menyelesaikan krisis politik terburuk di negara itu dalam beberapa dekade ini.
Langkah ini kemungkinan besar akan memicu ketegangan lebih jauh antara Spanyol dan aktivis prokemerdekaan Catalan. Pemerintah Catalonia menyatakan memiliki mandat untuk memisahkan diri dari Spanyol setelah sebuah referendum ilegal diselenggarakan pada 1 Oktober, dan tidak menginginkan pemilihan baru di kawasan itu.
Pemerintah pusat akan mengadakan sidang istimewa kabinet pada hari Sabtu (21/10) untuk memulai diaktifkannya Pasal 155 Konstitusi tahun 1978 Spanyol, yang memungkinkan pemerintah pusat mengambil alih seluruh atau sebagian kewenangan di salah satu dari 17 wilayah otonom di negara itu.
Pasal tersebut, yang belum pernah digunakan sejak demokrasi dipulihkan setelah masa kediktatoran Jenderal Fransisco Franco, harus disetujui oleh Senat. Partai Rakyat berhaluan konservatif pimpinan Perdana Menteri Mariano Rajoy memiliki mayoritas absolut di Senat, sehingga legislasi ini seharusnya akan diloloskan dengan mudah sedini 27 Oktober.
Akan tetapi partai tersebut telah mengadakan pembicaraan dengan partai oposisi utama, Sosialis, mengenai cara terbaik menerapkan Pasal 155 dalam krisis Catalan agar tercapai konsensus yang lebih luas.
Hari Jumat, petinggi partai Sosialis Carmen Calvo mengatakan suatu kesepakatan telah tercapai dengan pemerintah Spanyol mengenai penyelenggaraan pemilu baru pada bulan Januari di Catalonia.
Sementara itu, sejumlah nasabah bank di Catalonia menarik sejumlah uang untuk memprotes institusi-institusi finansial yang telah memindahkan kantor pusat mereka ke lokasi-lokasi lain di Spanyol, di tengah-tengah krisis politik di sana. [uh/lt]
