JENEWA —
Setelah Irak menggantung 42 tahanannya minggu ini atas tuduhan terorisme, Komisaris Tinggi HAM PBB Navi Pillay mengatakan sistem peradilan di Irak terlampau banyak kelemahan untuk melaksanakan hukuman mati.
PBB mengatakan eksekusi terbaru itu menambah jumlah yang dihukum mati di Irak menjadi 140 orang tahun ini, dibandingkan 129 eksekusi selama tahun 2012.
Juru bicara Pillay, Rupert Colville, mengatakan sangat prihatin melihat pengadilan-pengadilan Irak yang memerintahkan puluhan eksekusi sekaligus.
“Eksekusi berskala besar seperti yang dilakukan beberapa kali selama dua tahun terakhir di Irak bukan hanya keterlaluan dan tidak manusiawi, juga sangat bertentangan dengan hukum internasional. Eksekusi itu juga melecehkan upaya untuk membangun masyarakat Irak yang lebih stabil dengan lebih sedikit kekerasan. Eksekusi masal yang dilaksanakan selama dua hari terakhir, khususnya, sangat kejam mengingat hari Kamis adalah Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia,” kata Colville.
Kementrian Kehakiman Irak hari Kamis mengatakan 42 orang yang dieksekusi minggu ini termasuk seorang perempuan, dinyatakan bersalah melakukan “kejahatan terorisme, membunuh puluhan orang yang tidak berdosa selain kejahatan-kejahatan lain yang bertujuan untuk mengacaukan negara, menyebabkan kerusuhan dan menyebarkan ketakutan”.
Colville mengatakan kepada VOA bahwa pejabat HAM PBB telah menyampaikan keprihatinan kepada pemerintah Irak mengenai hukuman-hukuman yang keras itu.
“Mereka tentunya telah mencatat kecaman-kecaman keras yang kita sampaikan setelah eksekusi masal seperti ini sebelumnya. Saya kira ini adalah pernyataan terbuka ke tiga mengenai masalah ini. Pernyataan yang menunjukkan bahwa kita menganggapnya penting. Dan komisaris tinggi akan terlibat langsung dengan pihak berwenang Irak mengenai masalah ini dalam beberapa hari mendatang,” ungkap Colville.
Colville mengatakan sekitar 900 orang diperkirakan terancam hukuman mati di Irak dan Pillay menghimbau pemerintah Irak untuk meninjau atau meringankan hukuman mereka.
PBB mengatakan eksekusi terbaru itu menambah jumlah yang dihukum mati di Irak menjadi 140 orang tahun ini, dibandingkan 129 eksekusi selama tahun 2012.
Juru bicara Pillay, Rupert Colville, mengatakan sangat prihatin melihat pengadilan-pengadilan Irak yang memerintahkan puluhan eksekusi sekaligus.
“Eksekusi berskala besar seperti yang dilakukan beberapa kali selama dua tahun terakhir di Irak bukan hanya keterlaluan dan tidak manusiawi, juga sangat bertentangan dengan hukum internasional. Eksekusi itu juga melecehkan upaya untuk membangun masyarakat Irak yang lebih stabil dengan lebih sedikit kekerasan. Eksekusi masal yang dilaksanakan selama dua hari terakhir, khususnya, sangat kejam mengingat hari Kamis adalah Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia,” kata Colville.
Kementrian Kehakiman Irak hari Kamis mengatakan 42 orang yang dieksekusi minggu ini termasuk seorang perempuan, dinyatakan bersalah melakukan “kejahatan terorisme, membunuh puluhan orang yang tidak berdosa selain kejahatan-kejahatan lain yang bertujuan untuk mengacaukan negara, menyebabkan kerusuhan dan menyebarkan ketakutan”.
Colville mengatakan kepada VOA bahwa pejabat HAM PBB telah menyampaikan keprihatinan kepada pemerintah Irak mengenai hukuman-hukuman yang keras itu.
“Mereka tentunya telah mencatat kecaman-kecaman keras yang kita sampaikan setelah eksekusi masal seperti ini sebelumnya. Saya kira ini adalah pernyataan terbuka ke tiga mengenai masalah ini. Pernyataan yang menunjukkan bahwa kita menganggapnya penting. Dan komisaris tinggi akan terlibat langsung dengan pihak berwenang Irak mengenai masalah ini dalam beberapa hari mendatang,” ungkap Colville.
Colville mengatakan sekitar 900 orang diperkirakan terancam hukuman mati di Irak dan Pillay menghimbau pemerintah Irak untuk meninjau atau meringankan hukuman mereka.
