Pertemuan virtual ini diorganisir oleh Jerman, Amerika, dan Inggris, serta ikut disponsori oleh Kanada, Australia, Selandia Baru, dan beberapa negara Eropa.
Negara-negara Barat dan organisasi HAM menuduh China memasukkan lebih dari sejuta warga Uighur ke kamp-kamp penahanan, serta melakukan pelanggaran HAM lain seperti penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi paksa kepada perempuan.
Dutabesar Amerika untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield mengatakan, “Kita akan terus berbicara sampai pemerintah China menghentikan kejahatannya terhadap kemanusiaan dan genosida warga Uighur dan minoritas lain di Xinjiang. Dan kita akan terus bekerja sama dengan sekutu-sekutu dan mitra-mitra kita sampai pemerintah China menghormati hak asasi yang universal untuk seluruh rakyatnya.”
China mengatakan, kamp-kamp itu adalah “pusat pendidikan kejuruan” untuk menghentikan penyebaran ekstremisme keagamaan dan serangan teroris. China mendesak negara-negara anggota PBB agar tidak menghadiri pertemuan virtual itu dan malahan menyerukan agar pertemuan itu dibatalkan. Mereka menilai pertemuan itu bermotivasi politik.
Dalam apa yang digambarkan sebagai perubahan, salah seorang diplomat China, Jiakun Guo, kepala urusan HAM pada delegasi China untuk PBB, berbicara singkat dalam sesi tersebut, dan mendeklarasikan “momen kebenaran.”
“China tidak menyembunyikan apa-apa pun. Xinjiang senantiasa terbuka. Lebih dari 1200 diplomat, jurnalis, cendekiawan dari lebih 100 negara telah berkunjung ke Xinjiang selama satu tahun lalu. Kami dengan senang hati mempersilakan siapa saja berkunjung ke Xinjiang, tetapi kami menentang setiap jenis penyelidikan yang didasarkan pada kebohongan dan asumsi adanya kesalahan yang dibuat, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh negara yang berdaulat. Xinjiang itu indah, damai, dan makmur. Usaha kalian menggunakan Xinjiang untuk membendung China akan gagal,” tegasnya.
Michelle Bachelet, ketua HAM PBB, telah mendesak Beijing agar mengizinkan tim PBB berkunjung ke Xinjiang. Pada akhir Februari pemerintah China mengatakan, pihaknya telah mengundang Bachelet, tetapi sejauh ini lawatan itu belum terselenggara.
Amerika menggambarkan perlakuan terhadap penduduk Uighur sebagai genosida. Amerika memberlakukan sanksi terhadap beberapa pejabat China pada Maret. Uni Eropa kemudian menerapkan langkah serupa. Amerika juga telah membatasi perdagangan dengan Xinjiang, dan menjatuhkan sanksi terhadap beberapa perusahaan China yang dituduh menggunakan orang Uighur untuk kerja paksa.
Para pemimpin Muslim dari wilayah Xinjiang menolak tuduhan Barat bahwa China menekan kebebasan beragama. Pernyataan mereka itu disampaikan Kamis (13/5), pada acara jamuan makan malam untuk para diplomat dan media asing untuk merayakan Idulfitri.
Acara tersebut adalah yang terbaru dari serangkaian langkah pemerintah China untuk melawan tuduhan pelanggaran HAM di Xinjiang. [jm/ka]
