PBB menyatakan para tahanan di penjara-penjara Afghanistan telah dianiaya, tetapi penganiayaan tersebut bukan merupakan kebijakan pemerintah. Misi Bantuan PBB di Afghanistan, UNAMA, menanyai 379 tahanan yang sedang menunggu diadili dan narapidana di 47 penjara yang dikelola Polisi Nasional Afghanistan (ANP) dan dinas intelijen negara itu, Direktorat Keamanan Nasional (NDS) di 22 provinsi.
Dalam laporan yang dilansir hari Senin, UNAMA menyatakan mendapati hampir separuh tahanan di NDS yang menjadi responden menyatakan mengalami penyiksaan, seperti yang didefinisikan dalam undang-undang internasional. UNAMA menyatakan penganiayaan dilakukan secara sistematis di sejumlah fasilitas NDS. Lebih dari sepertiga responden di tahanan polisi Afghanistan juga mengalami perlakuan yang dianggap sebagai penyiksaan.
Penelitian itu mendapati bahwa dalam banyak kasus, pihak berwenang Afghanistan menggunakan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan dan informasi dari para tersangka. Dalam sejumlah kasus, para tahanan dipukuli, dibuat syok dan ditempatkan dalam posisi-posisi yang menimbulkan stres.
Utusan khusus PBB untuk Afghanistan, Staffan de Mistura, mengatakan, temuan UNAMA mengindikasikan bahwa penganiayaan bukan kebijakan pemerintah atau lembaga. Ia mengatakan fakta bahwa Polisi Nasional Afghanistan dan dinas intelijen negara itu bekerjasama dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan mungkin saja dilakukan. UNAMA menyatakan pihak berwenang Afghanistan telah melakukan penyelidikan terhadap temuan-temuan itu dan memprakarsai tindakan perbaikan untuk mengatasi masalah tersebut.
Para pejabat Afghanistan sejauh ini mengisyaratkan bahwa mereka yang bertanggungjawab melakukan penganiayaan dan penyiksaan akan diskors dan dalam kasus yang serius, akan dituntut.
