Dewan Keamanan PBB, pada Kamis (23/6), menyatakan simpati kepada rakyat Afghanistan setelah gempa bumi melanda wilayah tersebut di mana ribuan orang dilaporkan tewas. Di saat yang sama, dewan juga terus menekan otoritas Taliban untuk membatalkan pembatasan pada perempuan dan untuk menstabilkan negara.
“Kami mendesak Taliban untuk segera membatalkan kebijakan dan praktik yang saat ini membatasi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar perempuan dan anak perempuan Afghanistan, dan yang terus memperburuk krisis kemanusiaan, ekonomi, hak asasi manusia dan sosial, dan merusak tujuan pembangunan berkelanjutan. perdamaian dan stabilitas di Afghanistan,” kata Duta Besar Albania, Ferit Hoxha, kepada para wartawan mewakili sembilan dari 15 anggota dewan keamanan PBB.
Pada tanggal 23 Maret, otoritas Taliban mengumumkan penutupan sekolah menengah untuk anak perempuan. PBB mengatakan sekitar 1,1 juta anak perempuan telah terdampak oleh keputusan itu.
“Tidak ada negara lain di dunia yang pemerintahnya melarang anak perempuan mengikuti pendidikan di sekolah menengah,” tegas kepala kemanusiaan PBB Martin Griffiths kepada anggota dewan.
Dekrit Taliban itu juga telah membatasi pergerakan perempuan tanpa kerabat laki-laki yang mendampingi dan berusaha mendikte profesi apa yang dapat dilakukan oleh perempuan. Pada 7 Mei, Taliban memerintahkan semua perempuan untuk menutupi kepala dan wajah mereka di depan umum dan mendesak mereka untuk tinggal di rumah.
“Jika Taliban ingin menormalkan hubungannya dengan komunitas internasional, mereka harus segera membatalkan langkah-langkah yang diambil untuk mengecualikan perempuan dari kehidupan sosial, politik, dan ekonomi,” kata Penjabat Penasihat Politik AS Trina Saha.
Sejauh ini belum ada negara yang mengakui otoritas Taliban, yang merebut kekuasaan pada Agustus tahun lalu ketika pasukan Amerika Serikat dan NATO menarik diri dari negara itu. [lt/em]