Tautan-tautan Akses

PBB Serukan Taliban Hentikan ‘Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan’ 


Sejumlah perempuan Afghanistan tampak menggoreng kue trasional di sebuah toko kue di Kabul, Afghanistan, pada 5 Mei 2024. (Foto: Reuters/Sayed Hassib)
Sejumlah perempuan Afghanistan tampak menggoreng kue trasional di sebuah toko kue di Kabul, Afghanistan, pada 5 Mei 2024. (Foto: Reuters/Sayed Hassib)

Menteri Luar Negeri Slovenia menyerukan agar semua penganiayaan dan diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan di Afghanistan “dihentikan sekarang.”

Tanja Fajon, Menteri Luar Negeri dan Urusan Eropa Republik Slovenia, memberikan pernyataan itu pada hari Rabu (18/9) di markas besar PBB. Ia didampingi oleh perwakilan dari Ekuador, Prancis, Guyana, Jepang, Malta, Korea Selatan, Sierra Leone, Swiss, Inggris, dan AS.

“Sifat sistematis dan komprehensif” dari pembatasan “terhadap pelaksanaan hak asasi manusia perempuan dan anak perempuan” di Afghanistan “dapat dianggap sebagai penganiayaan gender dan harus dihentikan sekarang,” katanya.

Kelompok tersebut memberikan pernyataan Komitmen Bersama untuk Prinsip-prinsip Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan. Fajon saat ini menjabat sebagai presiden Dewan Keamanan untuk bulan September.

“Kami mengutuk, sekali lagi, penerbitan lebih dari 70 peraturan dan dekrit yang membatasi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak perempuan yang dikeluarkan oleh Taliban, termasuk larangan pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan di atas kelas enam, dan kodifikasi serta perluasan banyak pembatasan ini dengan apa yang disebut undang-undang tentang promosi kebajikan dan pencegahan kejahatan,” lanjutnya.

Pada bulan lalu, Taliban mengeluarkan larangan suara dan wajah terbuka perempuan di depan umum berdasarkan undang-undang baru yang disetujui oleh pemimpin tertinggi dalam upaya untuk memerangi kejahatan dan mempromosikan kebajikan. Undang-undang tersebut memberdayakan kementerian untuk berada di garis depan dalam mengatur perilaku pribadi, memberikan hukuman seperti peringatan atau penangkapan jika penegak hukum menduga ada warga Afghanistan yang telah melanggar hukum. Taliban membuat kementerian untuk “penyebaran kebajikan dan pencegahan kejahatan” setelah merebut kekuasaan pada tahun 2021. [lt/ab]

Forum

XS
SM
MD
LG