Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), Michelle Bachelet melaporkan situasi HAM di Belarus untuk periode menjelang pemilihan presiden 2020 dan sesudahnya. Laporan yang dijabarkan oleh kantornya itu mendapati banyak bukti pelanggaran HAM yang dilakukan antara 1 Mei 2020 sampai 31 Desember 2021. Protes besar-besaran terjadi menyusul kemenangan Presiden petahana dalam pemilu 9 Agustus 2020.
Pemerintah Belarus menanggapi dengan tindakan keras besar-besaran, termasuk penggunaan kekuatan yang berlebihan secara luas,” kata Bachelet. Antara tanggal 9 sampai 14 Agustus, setidaknya tujuh pasukan keamanan negara, termasuk dinas keamanan presiden terlibat dalam menanggapi protes damai di enam wilayah administratif Belarus.
Bachelet menambahkan, “Para pemrotes dipukuli hingga pingsan. Alat-alat pengendali massa seperti granat kejut dan peluru karet ditembakkan langsung ke para demonstran, menyebabkan banyak yang luka parah.”
Sumber yang dapat dipercaya menyatakan, setidaknya tiga orang tewas dalam protes itu, termasuk akibat dari penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan. Pihak berwenang menyangkal bertanggung jawab atas kematian itu, meskipun tampaknya tidak ada penyelidikan yang dilakukan.
“Selama lima hari itu, sekitar 13.500 orang ditangkap, termasuk 700 anak-anak. Banyak dari mereka yang ditahan menderita akibat pemukulan terus-menerus dengan pentungan dalam perjalanan, di kantor polisi dan di tempat penahanan. Bentuk-bentuk penyiksaan dan perlakuan buruk serupa ditiru di banyak lokasi, tersebar luas dan anjuran praktik sistematis penyiksaan dan perlakuan buruk itu dilakukan untuk menghukum individu atas protes mereka terhadap pemerintah,” ujar Bachelet.
Komisaris Tinggi HAM menambahkan, “Temuan kami termasuk pemerkosaan terhadap tahanan, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual berdasarkan gender terhadap laki-laki dan perempuan. Catatan medis yang ditinjau oleh OHCHR menunjukkan luka-luka dan cedera lain.”
Bachelet mengatakan, pada akhir tahun 2021, 969 orang dipenjara atas tuduhan yang diyakini bermotif politik. Sebagian dihukum penjara 10 tahun atau lebih. Angka ini terus bertambah, mencapai 1.085 pada 6 Maret. [ps/lt]
