Ekonomi yang macet dan peningkatan penggunaan email dan telpon pintar memaksa Dinas Pos AS mempertimbangkan pengambilan tindakan yang drastis.
Rancangan usulan yang diperoleh media AS kamis kemarin dan Jumat ini menunjukkan Dinas Pos ingin keluar dari kontrak-kontrak serikat pekerja yang berlaku sekarang ini dan menghapus sekitar 30 persen pegawainya dalam waktu empat tahun mendatang. Proposal tersebut merencanakan Dinas Pos memberhentikan 220.000 dari sekitar 560.000 pegawai penuh waktu yang bekerja sekarang ini.
Dikatakan, sekitar 100.000 lowongan pekerjaan dapat dihapuskan melalui proses pensiun dan dengan menawarkan berhenti secara sukarela. Sisanya dilakukan dengan proses PHK. Proposal lainnya adalah dengan menghimbau agar Dinas Pos keluar dari program kesehatan dan pensiunan pemerintah AS, dan membentuk sendiri rencana Dinas Pos dalam merancang pengurangan biaya operasi yang mesti mereka lakukan.
Dinas Pos adalah departemen pemerintah AS yang dikelola seperti usaha wiraswasta, tanpa pendanaan pemerintah. Meskipun telah dikurangi sebanyak 110.000 pekerjaan dalam tahun-tahun belakangan ini, Dinas Pos mengalami kerugian sebanyak 8 milyar dolar tahun lalu dan diduga akan kembali rugi 8 milyar dolar lagi tahun ini.
