Catatan HAM Iran kembali mendapat kecaman keras Dewan HAM PBB hari Senin (11/3), ketika seorang pakar PBB menyoroti tindakan keras Iran terhadap para pembangkang dan praktik menghukum anak-anak hingga mati.
Ketika menyajikan laporan pertamanya sebagai Pelapor Khusus PBB Untuk Hak Asasi di Iran, Javaid Rehman, mengutip apa yang disebutnya sebagai “pola-pola yang mengkhawatirkan dalam intimidasi, penangkapan, penuntutan dan perlakuan buruk yang mengerikan terhadap para pembela hak asasi, pengacara, dan aktivis hak-hak buruh yang ikut serta dalam demonstrasi dan pemogokan di seluruh Iran baru-baru ini.”
Ia menyerukan Iran untuk membebaskan semua yang ditahan karena menggunakan hak untuk berkumpul dan berorganisasi secara damai.
Rehman mengatakan ia menyambut baik berkurangnya “secara signifikan” eksekusi terhadap pengguna narkoba tahun lalu. Tetapi laporan itu juga mendapati bahwa pada tahun 2018, Iran mengeksekusi sedikitnya enam orang karena pelanggaran yang dilakukan ketika mereka masih anak-anak.
“Dalam banyak kasus yang dikaji, praktik menunggu hingga pelanggar yang masih anak-anak mencapai usia 18 tahun sebelum dieksekusi, dengan menunda hukuman berulangkali, dan kerentanan yang melekat padanya mengingat usia mereka; sama dengan pola penyiksaan dan perlakuan mengerikan lainnya,” ujar Rehman kepada Dewan HAM PBB. Ia menyerukan Iran untuk menghapus undang-undang yang memungkinkan pemberlakuan hukuman mati terhadap anak-anak, dan mengubah semua hukuman yang sudah dikeluarkan agar mematuhi aturan hukum internasional.”
Duta Besar Iran Untuk PBB, Esmaeil Baghaei Hamaneh, mengecam laporan Rehman dengan mengatakan kepada Dewan HAM PBB bahwa laporan itu “berisi tuduhan palsu, disinformasi yang tidak masuk akal dan membesar-besarkan kasus yang ada.” Ia mengatakan ulama Islamis yang berkuasa melindungi dan mempromosikan hak asasi sebagai “kewajiban moral dan agama” dan berjanji bahwa Iran akan terus terlibat dengan berbagai pejabat HAM PBB.
Hamaneh mengutip lawatan Wakil Komisioner Tinggi HAM PBB Kate Gilmore minggu lalu, dan apa yang disebutnya sebagai undangan Iran bagi Komisioner Tinggi PBB Michelle Bachelet untuk melakukan lawatan serupa. Diplomat Iran itu mengatakan ia juga telah bertemu dengan Rehman Jum’at lalu (8/3) di Jenewa untuk membas laporan Pelapor Khusus tersebut. Tetapi Iran memang telah menolak permintaan Rehman untuk berkunjung ke negara itu. [em]
