Gejolak politik di Korea Selatan terkait pemakzulan Presiden Park Geun-hye mengungkapkan perbedaan yang tajam di negara itu mengenai kebijakan keamanan nasional, dengan kaum konservatif menyuarakan dukungan kuat bagi aliansi dengan AS dan kaum progresif ingin mempertahankan hubungan yang bersahabat dengan China.
Park telah diskors dari jabatannya sementara Mahkamah Konstitusi meninjau mosi pemakzulan yang disahkan pada bulan Desember oleh Majelis Nasional.
Pusat skandal yang telah memicu krisis politik di Korea Selatan adalah dugaan bahwa presiden dan teman dekatnya diam-diam bersekongkol untuk meminta sumbangan jutaan dolar dari sejumlah perusahaan besar dengan imbalan perlakuan yang menguntungkan.
Pengadilan diperkirakan akan segera membuat keputusan mengenai pemakzulan itu, dan jika dikukuhkan pemilihan presiden baru akan dijadwalkan dalam waktu 60 hari. Namun jika pengadilan membatalkan pemakzulan itu, pemilu akan diadakan pada akhir tahun ini mengingat masa jabatan lima tahun Park berakhir pada awal 2018.
Walaupun dugaan korupsi pemerintah telah memicu krisis saat ini, perdebatan politik telah berkembang, termasuk mengenai ancaman nuklir Korea Utara.
Banyak orang menentang penempatan perisai pertahanan misil THAAD yang kontroversial yang disepakati pemerintahan Park dan terus didukung oleh penjabat presiden dan Perdana Menteri Hwang Kyo-ahn.
Beijing telah mengecam keras THAAD sebagai eskalasi militer yang tidak perlu dan provokatif serta berpotensi menimbulkan ancaman bagi China. [as]
