Istilah “deep state” baru muncul belakangan ini ketika para pejabat pemerintahan Presiden Donald Trump mengatakan ada semacam ‘pemerintahan bayangan’ yang berusaha menggagalkan pemerintahan pimpinan presiden yang baru itu.
Istilah “deep state” sendiri mengisyaratkan adanya semacam konspirasi atau komplotan, yang terdiri dari badan-badan intelijen, para pejabat angkatan bersenjata dan bahkan hakim-hakim pengadilan. Tujuannya adalah mempengaruhi kebijakan dan menjegal berbagai usaha yang sedang dijalankan oleh pemerintah baru.
Sebelum ini, istilah “deep state” dipakai untuk menggambarkan situasi di Turki dan konflik-konflik internal dalam pemerintahan di Mesir dan Pakistan.
Tapi kini istilah itu digunakan oleh media konservatif dan para pejabat sayap kanan di Amerika untuk menggambarkan adanya semacam “cabal” atau faksi politik rahasia, yang berusaha menggagalkan pemerintahan Presiden Trump.
Menurut Profesor Tim Melley dari Universitas Miami, yang banyak menulis tentang hal ini, “deep state” sebetulnya adalah “teori konspirasi yang klasik”. Contohnya adalah ketika Presiden John Kennedy dibunuh pada tahun 1963. Banyak orang berpendapat bahwa dinas-dinas intelijen Amerika terlibat dalam pembunuhan presiden yang populer itu.
Presiden Trump sendiri minggu lalu memperkuat kabar-kabar tentang adanya komplotan terhadap pemerintahannya dengan menuduh pendahulunya, Presiden Barack Obama memerintahkan penyadapan telepon di kantornya di Trump Tower di New York.
Trump tidak memberikan bukti apapun untuk menunjang tuduhan itu, dan para bekas pejabat pemerintahan Obama dengan tegas membantah tuduhan itu.
Anggota DPR Steve King dari Partai Republik minggu ini mengatakan tentang adanya “sebuah pemerintah bayangan” yang dipimpin oleh Obama.
“Ini adalah sesuatu yang harus kita cegah,” katanya kepada harian New York Times.
Namun, bekas agen CIA Fred Fleitz mengatakan kepada VOA, “Orang-orang partai Republik mestinya jangan mengatakan hal-hal seperti itu. Saya tidak percaya adanya pemerintahan bayangan, tapi ada orang-orang dalam birokrasi pemerintahan yang menentang Presiden Trump. [ii]
