Presiden Amerika Donald Trump hari Minggu (5/3) menuntut panel Kongres yang mengawasi intelijen menyelidiki apakah pemerintahan mantan Presiden Barack Obama menyalahgunakan kekuasaan investigasinya dalam minggu-minggu menjelang pemilu presiden bulan November lalu sebagai bagian dari penyelidikan mereka mengenai campur tangan Rusia dalam pemilu.
“Laporan-laporan mengenai penyelidikan yang bermotif politik menjelang pemilu 2016 sangat memprihatinkan," kata juru bicara Gedung Putih Sean Spicer.
Tanpa bukti apa pun, Trump dalam cuitannya di Twitter hari Sabtu (4/3) menuduh pemerintahan Obama menyadap teleponnya di markas Trump Tower di New York sebelum pemilihan Presiden bulan November lalu. Tuduhan Trump itu telah dibantah oleh seorang pembantu mantan presiden Obama sebagai “bohong belaka”.
Pemimpin-pemimpin faksi Republik di Kongres tampaknya bersedia memenuhi perminataan presiden, tetapi langkah itu berpotensi menimbulkan risiko bagi presiden terutama jika komite intelijen di DPR dan Senat menggali dan menemukan informasi yang merugikan tentang Trump, pembantu-pembantu atau teman-temannya.
Mantan Direktur Intelijen Nasional AS, James Clapper kepada jaringan televisi NBC “Meet the Press” hari Minggu mengatakan “tidak ada kegiatan penyadapan semacam itu terhadap presiden terpilih saat itu, atau kandidat atau kampanyenya”.
Clapper mengatakan tidak ada perintah pengadilan yang mengizinkan penyadapan menyasar Trump sebelum atau setelah pemilu.
“Tentu saja saya bisa membantahnya," ujar Clapper yang meninggalkan jabatannya ketika Trump berkuasa Januari lalu. Beberapa pejabat pada era Obama juga membantah tuduhan tersebut.
FBI telah meminta Departemen Kehakiman untuk membantah tuduhan Trump itu, demikian ujar seorang pejabat Amerika pada Associated Press hari Minggu. Pejabat itu minta agar namanya dirahasiakan.
Belum ada pernyataan apa pun yang dikeluarkan Departemen Kehakiman. Juru bicara Departemen Kehakiman Sarah Isgur Flores hari Minggu menolak berkomentar, demikian pula juru bicara FBI.
Surat kabar New York Times hari Minggu melaporkan beberapa pejabat senior yang mengatakan Direktur FBI James Comey menyatakan klaim itu harus diperbaiki oleh Departemen Kehakiman, karena telah secara salah mengisyaratkan bahwa FBI melanggar undang-undang.
Juru bicara Gedung Putih Sean Spicer tanpa mengelaborasi lebih jauh mengatakan perintah Trump pada Kongres didasarkan pada laporan “yang sangat meresahkan” tentang potensi penyelidikan bermotif politik terhadap pemilu tahun 2016 itu. Spicer tidak menjawab pertanyaan tentang laporan yang dimaksudnya.
Sementara itu mantan juru bicara Gedung Putih Josh Earnest mengatakan, presiden tidak memiliki wewenang untuk secara unilateral memerintahkan penyadapan warga Amerika, sebagaimana yang dituduhkan Trump terhadap Obama. Tim penyelidik FBI dan pejabat-pejabat Departemen Kehakiman harus mendapat persetujuan seorang hakim federal untuk mengambil langkah semacan itu.
Earnest menuduh Trump sengaja melempar tuduhan-tuduhan itu untuk mengalihkan perhatian terhadap kontak yang dilakukan pembantu-pembantu pada seorang pejabat Rusia, termasuk penasehat tim kampanye Trump, Jeff Sessions, yang kini menjadi jaksa agung. FBI dan Kongres sedang menyelidiki kontak-kontak itu.
Ketua Komite Intelijen Senat, yang juga anggota faksi Republik dari negara bagian North Carolina, Richard Burr mengatakan dalam pernyataan tertulisnya bahwa “panel itu akan mengikuti aliran bukti yang ada dan ketika menyelidikinya akan berpegang pada pedoman intelijen dan fakta.” [em]
