Pemberontak Tuareg di Mali Utara memproklamirkan kemerdekaan hari Jumat, dan meminta pengakuan internasional atas negara yang mereka sebut “Azawad”.
Uni Afrika segera menolak deklarasi pemberontak, menilainya “tidak sah dan tidak memiliki nilai apapun”. Presiden Niger, tetangga Mali, juga menolak proklamasi itu. Dalam wawancara hari Jumat dengan VOA, Mahamadou Issoufou mengatakan, “Mali adalah satu dan tidak terpisahkan.”
Perancis, yang pernah menjajah Mali, juga menolak langkah pemberontak. Menteri Pertahanan Perancis Gerard Longuet mengatakan, deklarasi kemerdekaan yang sepihak dan tidak diakui negara-negara Afrika, tidak memiliki arti.
Dalam pernyataan kemerdekaan di situs mereka, pemberontak Gerakan Nasional Untuk Pembebasan Azawad, atau MLNA, mengatakan mereka akan menghormati perbatasan dengan negara-negara lain. MNLA menyatakan gencatan senjata hari Kamis, mengatakan pihaknya telah mencapai tujuan.
Dalam serangan yang cepat, pemberontak Tuareg, bersama pejuang Islamis, menguasai kota-kota Kidal, Gao dan Timbuktu dalam tiga hari mulai Jumat lalu. Tidak jelas apakah kelompok militan Islamis Ansar Dine, yang berjuang bersama pemberontak, juga akan meletakkan senjata. Kelompok terkait cabang al-Qaida di Afrika Utara (AQIM) itu telah memberlakukan hukum Islam di sejumlah kawasan.
Hari Kamis, Menteri Luar Negeri Perancis Alain Juppe memperingatkan bahwa masalah pemberontak Tuareg hanya dapat diselesaikan melalui dialog dan bukan melalui tindakan militer.
Sementara itu, partai-partai politik utama Mali menolak seruan para pemimpin junta militer bagi konvensi nasional untuk menyelesaikan masalah keamanan dan politik negara itu. Koalisi FDR yang terdiri dari 50 partai politik dan kelompok masyarakat madani hari Rabu mengeluarkan pernyataan bahwa konvensi itu tidak sesuai dengan upaya kembali ke pemerintahan konstitusional.
Uni Afrika segera menolak deklarasi pemberontak, menilainya “tidak sah dan tidak memiliki nilai apapun”. Presiden Niger, tetangga Mali, juga menolak proklamasi itu. Dalam wawancara hari Jumat dengan VOA, Mahamadou Issoufou mengatakan, “Mali adalah satu dan tidak terpisahkan.”
Perancis, yang pernah menjajah Mali, juga menolak langkah pemberontak. Menteri Pertahanan Perancis Gerard Longuet mengatakan, deklarasi kemerdekaan yang sepihak dan tidak diakui negara-negara Afrika, tidak memiliki arti.
Dalam pernyataan kemerdekaan di situs mereka, pemberontak Gerakan Nasional Untuk Pembebasan Azawad, atau MLNA, mengatakan mereka akan menghormati perbatasan dengan negara-negara lain. MNLA menyatakan gencatan senjata hari Kamis, mengatakan pihaknya telah mencapai tujuan.
Dalam serangan yang cepat, pemberontak Tuareg, bersama pejuang Islamis, menguasai kota-kota Kidal, Gao dan Timbuktu dalam tiga hari mulai Jumat lalu. Tidak jelas apakah kelompok militan Islamis Ansar Dine, yang berjuang bersama pemberontak, juga akan meletakkan senjata. Kelompok terkait cabang al-Qaida di Afrika Utara (AQIM) itu telah memberlakukan hukum Islam di sejumlah kawasan.
Hari Kamis, Menteri Luar Negeri Perancis Alain Juppe memperingatkan bahwa masalah pemberontak Tuareg hanya dapat diselesaikan melalui dialog dan bukan melalui tindakan militer.
Sementara itu, partai-partai politik utama Mali menolak seruan para pemimpin junta militer bagi konvensi nasional untuk menyelesaikan masalah keamanan dan politik negara itu. Koalisi FDR yang terdiri dari 50 partai politik dan kelompok masyarakat madani hari Rabu mengeluarkan pernyataan bahwa konvensi itu tidak sesuai dengan upaya kembali ke pemerintahan konstitusional.
