Dalam sebuah kemenangan besar bagi Presiden AS Donald Trump, Mahkamah Agung, Rabu (8/7), memutuskan pemerintah bisa membebaskan pengusaha dari mandat federal yang mewajibkan mereka untuk menyediakan layanan kontrasepsi gratis bagi karyawan mereka.
Perusahaan bisa mengajukan alasan keberatan agama atau moral.
Putusan itu melemahkan persyaratan utama Undang-Undang Layanan Kesehatan yang disebut Affordable Care Act, undang-undang era Obama yang berulang kali menghadapi tantangan hukum dan politik sejak diberlakukannya 10 tahun lalu.
Menurut perkiraan pemerintahan Trump, antara 70 ribu dan 126 ribu perempuan bisa kehilangan tanggungan kontrasepsi yang disediakan pemberi kerja akibat dari putusan tersebut. Para pengecam mengatakan jumlah sebenarnya bisa lebih tinggi.
Pemungutan suara itu berakhir dengan 7-2. Hakim liberal, Elena Kagan dan Stephen Breyer, bergabung dengan suara mayoritas. Dua hakim liberal lainnya di Mahkamah Agung, Ruth Bader Ginsburg dan Sonia Sotomayor memiliki pendapat berbeda.
Hakim konservatif Clarence Thomas, yang menulis pendapat mayoritas, mengatakan bahwa Kantor Layanan Sumber Daya Kesehatan, agen federal yang mengelola rencana layanan kesehatan yang terjangkau, memiliki "keleluasaan luas untuk mendefinisikan layanan pencegahan dan pemeriksaan serta membuat pengecualian berdasarkan agama dan moral."
Ini merupakan yang ketiga kalinya dalam enam tahun Mahkamah Agung mempertimbangkan sebuah tantangan terhadap pengecualian berdasarkan agama. Namun kontroversi masih jauh dari selesai.
Mahkamah Agung mengirim kembali kasus itu ke pengadilan yang lebih rendah di mana penggugat dalam kasus ini yaitu negara bagian Pennsylvania dan New Jersey bisa mengajukan argumen baru.[my/pp]
