Gelombang dakwaan pidana dan penyelidikan polisi yang menarget para pengkritik pemerintah baru Malaysia yang terpojok telah membuat berbagai organisasi HAM khawatir negara itu mengalami kemunduran dalam melindungi kebebasan berbicara.
Mereka menyatakan sedikitnya delapan orang telah didakwa atau dipanggil untuk diinterogasi karena mengunggah kritik di media sosial mengenai pemerintah, polisi atau anggota keluarga kerajaan sejak 6 Mei lalu, termasuk para anggota parlemen yang beroposisi, wartawan, dan ketua organisasi pemantau pemerintahan yang bersih.
“Kami mulai melihat kembali cara-cara pemerintah lama di mana bukan hanya orang-orang dipanggil untuk diinterogasi -orang kini didakwa dan diajukan ke pengadilan,” kata Thomas Fann, ketua organisasi prodemokrasi setempat, Bersih. “Mereka ingin mengirim pesan sangat kuat bahwa mereka tidak akan toleran terhadap perbedaan pendapat apapun terhadap mereka,” ujarnya.
Pemerintah Barisan Nasional yang lama berkuasa di Malaysia dan dicemari korupsi digulingkan pada pemilu 2018 yang mengantarkan berkuasanya koalisi reformis yang dipimpin mantan PM Mahathir Mohamad. Tetapi koalisi ini runtuh Februari lalu sewaktu sejumlah legislator yang memisahkan diri kemudian bergabung dengan partai utama pemerintah terdahulu, memicu pergolakan kepemimpinan yang membuat raja Malaysia menunjuk salah seorang pembelot itu, Muhyiddin Yassin, sebagai perdana menteri baru.
Raja mengklaim Muhyiddin telah menggalang dukungan mayoritas anggota parlemen, tetapi ini belum teruji melalui pemungutan suara di parlemen. Sementara itu para pengecam mengeluhkan tentang politik dagang sapi yang diduga membuat kelompok lama tetap bersatu dan mereka menginginkan pemilu baru. [uh/ab]
