Pemerintah akan segera mengeluarkan aturan yang akan memberi kantor pajak akses terhadap data industri perbankan mengenai rekening-rekening tabungan, sementara pihak berwenang meningkatkan upaya untuk mengejar pengemplang pajak.
Pemerintah telah menyusun rancangan yang "akan memungkinkan rekening-rekening perbankan dibuka untuk urusan pajak," ujar Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi hari Kamis (23/2), setelah menghadiri rapat koordinsi untuk persiapan janji Indonesia untuk bergabung dengan Pertukaran Informasi Otomatis (AEOI) dengan negara-negara kaya dunia (OECD).
Aturan tersebut dijadwalkan akan dikeluarkan berdekatan dengan saat berakhirnya program amnesti pajak bulan Maret, ujarnya. Program yang diumumkan tahun lalu itu bertujuan mengejar para penghindar pajak dan membawa kembali miliaran dolar yang ditumpuk di luar negeri.
Lebih dari 670.000 wajib pajak telah mengikuti program itu, melaporkan aset-aset senilai Rp 4.395 triliun yang sebelumnya tidak diungkapkan ke pihak berwenang.
Pemerintah telah mengusulkan kepada parlemen sebuah rancangan undang-undang yang akan memberikan kantor pajak akses yang lebih luas terhadap data perbankan, namun Indonesia tidak dapat menunggu disahkannya RUU tersebut karena harus memenuhi tenggat-tenggat tertentu untuk AEOI, menurut para pejabat.
Mungkin perlu setahun bagi DPR untuk membahas beragam rincian RUU tersebut, yang juga mencakup administrasi-administrasi umum dari sistem pajak Indonesia, ujar Andreas Eddy Susetyo, anggota komite DPR yang mengawasi perdebatan RUU tersebut, awal bulan ini.
Konstitusi memperbolehkan pemerintah mengeluarkan aturan pengganti undang-undang pada saat darurat. Langkah tersebut seringkali dilihat sebagai cara untuk memotong debat yang berlarut-larut di parlemen.
Aturan itu akan berlaku segera, namun parlemen harus melakukan pemungutan suara pada periode berikutnya. Jika mereka memutuskan tidak setuju, aturan itu akan dicabut.
Bank-bank di Indonesi saat ini dilindungi oleh undang-undang yang mewajibkan kantor pajak mengajukan permohonan pada regulator perbankan untuk mendapatkan akses terhadap rekening-rekening wajib pajak, dan hanya untuk tujuan penyelidikan.
Proses itu dapat berlangsung lebih dari enam bulan, menurut para petugas pajak, yang mengeluh bahwa hal itu dapat memberi wajib pajak yang tidak patuh waktu untuk menutup-nutupi bukti penghindaran pajak.
Indonesia akan bergabung dengan inisiatif global AEOI pada 2018, tapi aturan-aturan pendukungnya harus siap sebelum Juni 2017, menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. [hd]
