Pemerintah telah memutuskan kemitraan dengan JPMorgan Chase & Co setelah unit riset bank investasi itu merekomendasikan paparan yang lebih rendah untuk obligasi negara, menurut pejabat senior Kementerian Keuangan hari Selasa (3/12).
"Setelah kami melakukan kajian komprehensif, kami menyatakan tidak perlu menggunakan layanan JPMorgan sebagai dealer utama (obligasi) dan bank persepsi," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara kepada Reuters.
Keputusan pemerintah tahun 2006 menyatakan bahwa bank persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh menteri keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara yang tidak terkait dengan impor-impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
Suahasil mengatakan penalti terhadap JPMorgan telah berlaku.
Keputusan itu diambil setelah JPMorgan mengeluarkan nota bulan November yang menurunkan peringkat obligasi-obligasi negara menjadi "underweight" dari "overweight", kata Suahasil.
Ia mengatakan analisis bank "tidak masuk akal" karena merekomendasikan posisi "netral" untuk Brazil, atau peringkat yang lebih baik daripada Indonesia, meskipun situasi politik Indonesia lebih stabil.
"Kami telah meminta mereka mengklarifikasi penilaiannya. Mereka telah menjelaskan kepada kami, tapi kami menemukan argumen mereka tidak kredibel. Bukannya kami merasa kita ini baik sekali, tapi kami melihat ekonomi dalam negeri dan melihat ke negara-negara lain," ujar Suahasil.
"Mindset kami adalah, jika anda menjalankan bisnis di Indonesia, semangatnya adalah untuk mempertahankan stabilitas. Jangan menciptakan ketidakstabilan yang tidak perlu untuk menciptakan bisnis," tambahnya.
Bisnis Seperti Biasa
Seorang juru bicara JPMorgan mengatakan hari Selasa bahwa bank itu terus mengoperasikan bisnisnya di Indonesia seperti biasa.
"Dampaknya terhadap klien-klien kami minimal dan kami terus bekerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan masalah itu," ujarnya dalam email.
Dalam sebuah nota tertanggal 13 November, JPMorgan menurunkan peringkat pasar-pasar ekonomi berkembang termasuk Indonesia dan Brazil, menyebutkan risiko premium yang lebih tinggi untuk credit default swaps setelah Donald Trump terpilih sebagai presiden AS.
Credit default swap adalah suatu perjanjian jual beli dimana penjual memberikan jaminan asuransi kepada pembeli bahwa dana pinjaman yang dikeluarkannya dipastikan akan dibayar.
"Pasar-pasar obligasi mulai menyertakan pertumbuhan lebih cepat dan defisit yang lebih tinggi," tulis bank itu, menambahkan bahwa "lonjakan ketidakstabilan" bisa menghentikan atau membalikkan aliran-aliran ke dalam aset-aset pendapatan tetap di pasar-pasar berkembang.
Namun bank itu mengatakan dalam nota tersebut bahwa penurunan untuk Indonesia dan Brazil adalah tanggapan "taktis" terhadap kemenangan Trump. Kedua negara mengalami perbaikan, dengan tingkat-tingkat kebijakan yang lebih rendah untuk mendukung valuasi untuk 2017, tambahnya.
Trump mengisyaratkan kebijakan-kebijakan perdagangan AS yang lebih protektif, memicu kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap pasar-pasar berkembang.
Analis-analis telah mengatakan bahwa ekonomi Indonesia seharusnya didukung oleh konsumsi domestik, yang mencakup lebih dari setengah produk domestik bruto.
Namun kepemilikan asing yang relatif tinggi untuk obligasi-obligasi pemerintah dan kurangnya kedalaman pasar-pasar keuangan di Indonesia mebuatnya rentan terhadap pembalikan modal, menurut mereka.
Tahun 2015, Menteri Keuangan saat itu, Bambang Brodjonegoro, mengatakan telah menjatuhkan sanksi kepada JPMorgan yang "akan mengganggu mereka dan membuat mereka tidak nyaman" setelah bank itu merekomendasikan posisi "underweight" atas obligasi-obligasi Indonesia. Ia tidak mengatakan apa sanksinya. [hd]
