Kantor Hak Asasi Manusia PBB memperingatkan pemerintahan yang bersaing dan milisi bersenjata di Libya melanggar hukum kemanusiaan dan HAM internasional dan tindakan kejam mereka mengancam stabilitas di negara itu.
Enam tahun setelah mantan diktator Libya, Moammar Gaddafi digulingkan, didapati kelompok bersenjata termasuk Pemerintah Nasional yang diakui secara internasional dan oposisi Tentara Nasional Libya dan sekutu-sekutunya membuat kekacauan di negara itu.
Wakil Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Kate Gilmore mengatakan, kelompok-kelompok bersenjata ini melakukan pelanggaran HAM yang meluas dan berat, termasuk penyanderaan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap laki-laki, perempuan dan anak-anak dan bebas dari hukuman. Dia mengatakan mereka beroperasi di luar peraturan hukum atau sistem pertanggungjawaban apapun.
"Orang-orang di Libya itu sudah bosan dengan situasi ini. Dampaknya dirasakan setiap hari oleh anak-anak, perempuan dan laki-laki di seluruh negeri. Banyak warga sipil yang dicederai, diculik, diperkosa, disiksa, dan dibunuh," ujar Gilmore.
Gilmore mengatakan rakyat Libya yang menuntut tindakan tegas untuk mengakhiri situasi yang berbahaya ini. Tetapi, dia menambahkan tidak ada yang dilakukan. Pelanggaran dan perlakuan kejam berlanjut tanpa henti.
Dia mengatakan kekerasan dan tidak adanya hukuman telah memburuk menjadi krisis kemanusiaan di beberapa bagian negara itu.
Dia mengatakan meningkatnya jumlah orang yang hilang, pembunuhan yang direncanakan dan penyanderaan anak-anak, kekerasan berbasis gender, serta penahanan migran dalam kondisi yang buruk di pusat-pusat resmi dan tidak resmi sekarang merupakan kenyataan di Libya.
"Kasus-kasus yang telah kami dokumentasikan menunjukkan tiadanya perlindungan mendasar bagi warga sipil di Libya dan dengan jelas menggambarkan situasi menyedihkan orang-orang di wilayah yang paling rentan, yang memiliki sedikit atau tidak mempunyai cara lain untuk memperbaiki keadaan mereka," tambahnya.
PBB meminta agar orang-orang yang melakukan tindakan kriminal itu agar dibawa ke Pengadilan Pidana Internasional. Gilmore mengatakan, impunitas yang merajalela yang menimpa rakyat Libya menghancurkan kehidupan mereka, dan mengikis prospek perdamaian dimasa depan. [sp/ii]
