Sudah lebih dari satu tahun, penembakan pekerja PT Istaka Karya melahirkan derita bagi warga Nduga, Papua. Penempatan pasukan untuk mengamankan wilayah disana, justru menimbulkan ketakutan warga. Wakil rakyat setempat meminta penarikan pasukan, agar pengungsi kembali ke rumah dan hidup normal. Pasalnya, mereka takut dengan siapa pun yang berseragam militer.
Sekretaris Komisi A, DPRD KabupatanNduga, LeryGwijangge tidak mau menggunakan istilah pasukan organik dan nonorganik dalam kasus ini. Dia berpendapat, seluruh pasukan TNI dan Polri tanpa membedakan asal kesatuan, sebaiknyaditarik sementara dari distrik-distrik di Nduga.
“Kita, orang-orang yang mengerti, yang di kota, orang yang berpendidikan, bisa mengerti mana yang organik dan mana yang nonorganik. Tetapi masyarakat itu susah untuk membedakan, organik mana dan nonorganik mana. Karena itu pakaiannya sama, pakaian militer dan pakaian TNI/Polri. Itu sama mereka pakai,” kata Lery.
Warga di pedalaman Nduga tidak tahu dan tidak peduli soal kesatuan militer. Bagi mereka, aparat keamanan bersenjata dan berseragam, samamenakutkannya. Tidak mengherankan, sudah lebih dari setahun ini, mereka tetap mengungsi ke hutan dan tidak mau kembali ke desa-desa. Kondisi ini mengancam kesehatan mereka, mengakibatkan gizi buruk bagi anak-anak dan kematian lebih dari 200 pengungsi sejauh ini.
Trauma Masa Lalu
Penarikan ini penting, lanjut Lery, terutama bagi pasukan yang ditempatkan jauh dari ibukota Kabupaten Nduga. Dia memberi contoh, penarikan terutama di distrik-distrik seperti Mapenduma, Mugi, Yigi, sampai Mbua.
Ketika ditanya jaminan keamanan bagi masyarakat setempat jika aparat keamanan ditarik, Lery menyebut warga Nduga telah tinggal di sana bahkan sejak sebelum ada pemerintahan. Tidak ada persoalan keamanan yang perlu dikhawatirkan.
“Itu mereka pasti tinggalnya untuk keamanan mereka, tinggal seperti biasa. Tidak apa-apa mereka seperti itu, turun-temurun tinggalnya disitu. Sampai hari ini, sebelum ada pemerintah pun, pasti mereka tinggalnya seperti itu,” ujar Lery kepada VOA.
Di distrik Mapenduma misalnya, kata Lery, masyarakat memiliki trauma terhadap kekerasan aparat keamanan. Pada Januari 1996, pemerintah menggelar Operasi Mapenduma, ketika 26 anggota Tim Ekspedisi Lorentz disandera. Pelakunya adalah sayap militer Organisasi Papua Merdeka yang dipimpin Kelly Kwalik. Karena operasi itu, masyarakat Mapenduma lari ke dalam hutan, termasuk Lery dan orangtuanya.
Sekembalinya mereka ke desa, terjadi aksi penembakan yang dilakukan aparat keamanan. Karena tindakan itu, kata Lery, masyarakat masih trauma sampai saat ini. Wajar jika kemudian mereka takut, karena khawatir apa yang terjadi pada 1996 akan terulang kembali.
Sebagai wakil rakyat, kata Lery, permintaan penarikan pasukan ini tidak bermakna dia membela salah satu pihak dalam rangkaian kekerasan berdarah di Papua. Menurut Lery, yang paling penting saat ini adalah masyarakat Nduga dapat hidup normal terlebih dahulu, dan menjalani kehidupan seperti sebelumnya.
Permintaan agar pemerintah menarik aparat keamanan dari Nduga, sebenarnya sudah disampaikan berulangkali baik oleh tokoh Papua maupun pejabat setempat. Wakil Bupati Nduga, Wentius Nemiangge, akhir Desember 2019 bahkan menyatakan mengundurkan diri, karena aksi penembakan yang terus terjadi.
Mencari Penyebab Kekerasan
Akademisi Universitas Cenderawasih, Papua, Marinus Yaung kepada VOA menyebut kasus Nduga termasuk rumit. Dia mengatakan, ada faktor persoalan politik lokal di sana yang tidak terselesaikan, sehingga membesar sampai saat ini.
“Memang ada tuntutan dari elite lokal Nduga dan Papua, agar pemerintah menarik pasukan dari Nduga. Tetapi itu sesuatu yang menurut saya tidak mungkin terjadi. Demiliterisasi hanya bisa terjadi apabila ancaman keamanan itu semakin menurun. Ancaman keamanan dari kelompok-kelompok di Papua ini. Selama ancaman masih tinggi, militer tidak akan ditarik. Itu kan bagian dari kebijakan negara,” kata Marinus.
Marinus mengatakan, pemerintah selalu memilih pendekatan keamanan dan militer untuk menghadapi ketidakpuasan masyarakat Papua atas kebijakan negara. Dalam konteks Nduga, ujar dia, sebenarnya konflik dapat diselesaikan jika elite lokal memainkan peran yang lebih penting. Selain itu, pendekatan yang dilakukan harus menyentuh akar persoalan. Elite lokal di Nduga, harus membangun komunikasi, baik kepada kelompok Egianus Kogoya maupun TNI/Polri, dengan tujuan menciptakan gencatan senjata.
Pendekatan militer tidak akan pernah berhasil. Menurut Marinus, sejak tahun 1963 sampai hari ini, pemerintah sudah menggelar 18 kali operasi militer besar. Namun tindakan itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Ketika orang tuanya dibunuh, anaknya mengangkat senjata, kata Marinus.
Marinus mengaku setidaknya sudah empat kali bertemu dengan kelompok pimpinan Egianus Kogoya di Nduga. Selain menyerahkan babi, pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk mendengarkan versi mereka mengenai aksi kekerasan yang terjadi.
“Panglima TNI dan Kapolri harus tahu, bahwa kelompok Egianus Kogoya itu sudah menyampaikan langsung kepada saya. Mereka mengatakan, bahwa mereka ingin melihat Jonny Arung, Kepala Operasional PT Istaka Karya, harus ditangkap dan diproses hukum,” ujar Marinus.
Tuntutan kelompok Egianus Kogoya itu, kata Marinus didasari oleh fakta, bahwa Jonny pernah menyatakan kepada mereka, para pekerja di proyek pembangunan jembatan Trans Papua di Nduga, adalah aparat TNI. Kelompok Egianus Kogoya mempercayai klaim itu, dan kemudian melakukan penyerangan. Selain itu, Jonny juga dianggap melanggar perjanjian karena masih berada di Nduga, pada hari-hari di mana kelompok itu akan menggelar perayaan Papua Merdeka.
Marinus menyebut, penyelesaian konflik bersenjata di Nduga harus dilakukan secara mendasar dan menyeluruh, termasuk memahami apa yang memicu aksi pembunuhan itu terjadi. Pemerintah harus melihat, siapa yang memicu kekerasan yang kemudian berkembang menjadi pembunuhan itu.
Nama Jonny Arung juga pernah disebut sejumlah tokoh Papua ketika memberikan keterangan pers di kantor Amnesty International Indonesia di Jakarta, Agustus 2019.
Kekerasan berdarah di Nduga, berawal dari seorang pekerja yang menyaksikan dan memotret perayaan Hari Papua Merdeka pada 1 Desember 2018. Tidak terima dengan perbuatan itu, kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya pada 2 Desember menyerang dan membawa 25 pekerja PT Istaka Karya yang sedang membangun jembatan di Sungai Yigi. Setidaknya 19 pekerja dikabarkan tewas.
Pasukan keamanan kemudian dikerahkan untuk mengejar kelompok Egianus Kogoya. Masyarakat setempat pun kemudian mengungsi, dengan jumlah yang tercatat antara 39 ribu hingga 52 ribu. Yayasan Tapol yang berbasis di Inggris dan Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua telah merilis data korban kekerasan di Nduga. Catatan kedua lembaga itu, mulai 4 Desember 2018 hingga 2 Februari 2020, operasi militer di Nduga telah menyebabkan 243 orang tewas. Rinciannya, 38 korban adalah perempuan dewasa, 110 korban anak-anak, dan 95 korban laki-laki dewasa. [ns/ab]
