Pemerintah Hong Kong telah memperingatkan harian The Wall Street Journal bahwa surat kabar itu mungkin telah melanggar hukum dengan menerbitkan tajuk yang mengatakan memberikan suara kosong adalah salah satu "cara terakhir" bagi penduduk untuk menyampaikan perbedaan pendapat.
Surat peringatan, yang diterbitkan oleh kantor media AS pada hari Senin, disampaikan ketika Partai Komunis China yang berkuasa mengubah pusat bisnis itu menjadi sesuatu yang lebih mirip dengan keadaan di China daratan yang otoriter.
Erick Tsang, menteri urusan konstitusional dan daratan pemerintah Hong Kong memperhatikan tajuk yang dimuat Journal itu minggu lalu, berjudul: "Hong Kong Says Vote - or Else."
Tajuk itu membahas pemilihan legislatif kota yang dijadwalkan bulan ini yang mengurangi peluang demokrasi di Hong Kong yang sudah terbatas.
"Boikot dan surat suara kosong adalah salah satu cara terakhir bagi warga Hong Kong untuk mengekspresikan pandangan politik mereka," tulis harian itu dalam editorialnya.
Dalam suratnya, Tsang mengatakan ia "terkejut" membaca kalimat itu dan memperingatkan bahwa Hong Kong melarang "menghasut orang lain untuk tidak memilih, atau memberikan suara yang tidak sah."
"Kita berhak mengambil tindakan yang diperlukan," kata Tsang, seraya menambahkan bahwa akan mengejar pelanggar "terlepas dari apakah penghasutan dilakukan di Hong Kong atau di luar negeri."
Berdasarkan sistem pemilihan legislatif baru yang diberlakukan oleh Beijing, hanya kandidat yang telah lolos sebelumnya yang bisa mencalonkan diri. Dua puluh dari 90 kursi legislatif yang diperebutkan, dipilih secara langsung, jumlahnya turun separuhnya. [my/jm]
