Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim hawa kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia sudah terkendali. Ia menjelaskan hal ini terlihat dari kasus nasional yang turun tajam hingga 97 persen dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan sejak puncak kasus omicron.
Selain itu, kasus aktif COVID-19 dalam skala nasional juga turun 83 persen, sehingga jumlahnya saat ini di bawah 100 ribu. Hal ini juga disertai dengan penurunan angka rawat inap di rumah sakit hingga 85 persen, sehingga angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) bagi pasien COVID-19 hanya mencapai enam persen, dan test positivity rate sudah berada pada level di bawah standar WHO yakni empat persen. Angka kematian akibat virus corona ini, kata Luhut, juga turun hingga 88 persen dibandingkan dengan waktu ketika gelombang varian omicron melanda.
“Hal ini memperlihatkan bahwa kondisi dan situasi pandemi di Indonesia terkendali, dengan sangat baik yang pada akhirnya membentuk rasa aman dan nyaman di dalam masyarakat untuk beraktifitas,”ungkap Luhut dalam telekonferensi pers, usai Rapat Terbatas Evaluasi PPKM, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/4).
Luhut juga melaporkan, kondisi pandemi di Jawa-Bali terus membaik dari semua aspek, termasuk kasus konfirmasi positif, angka rawat inap di rumah sakit dan tingkat kematian. Menurutnya, per 4 April, seluruh provinsi di Jawa-Bali sudah mengalami penurunan kasus hingga 98 persen jika dibandingkan dengan masa puncak kasus omicron.
Dengan membaiknya situasi penanganan pandemi di Jawa-Ball, maka tidak ada lagi kabupaten/kota yang menyandang status level assestment 4 pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
“Sebanyak 93 persen kabupaten/kota di Jawa-Bali sudah berada pada level 1 dan 2, hanya tersisa 9 kabupaten/kota yang masih di level 3,” katanya.
Dengan membaiknya kondisi ini, ujar Luhut , pemulihan ekonomi pun mampu dijaga dengan baik. Luhut menuturkan, berdasarkan data dari Mandiri Institute, indeks belanja sudah meningkat di semua wilayah. Selain itu, mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar rumah juga melonjak signifikan.
Tidak hanya itu, aktivitas industri, kata Luhut juga telah mencatat pertumbuhan yang positif selama tujuh bulan berturut-turut, sehingga telah memaksimalkan penyerapan tenaga kerja.
“Dengan semakin terkendalinya pandemi COVID-19 pemerintah akan terus melakukan transisi, mengembalikan kehidupan dan aktivitas ekonomi masyarakat kembali mendekati tingkat yang normal,” tegasnya.
Luhut juga mengatakan, berbagai relaksasi juga akan dilakukan oleh pemerintah yakni dengan menambah kapasitas jumlah penerbangan internasional yang saat ini masih jauh di bawah kondisi sebelum pandemi. Selain itu, pemerintah juga akan membuka beberapa bandara internasional seperti Jogjakarta, Medan, Makassar, dan Pekan Baru.
Tes Masuk PCR Bagi PPLN Dihapus
Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah juga akan meniadakan tes entry PCR bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang sudah mendapatkan dua dosis vaksin/lengkap atau booster.
“Terkait dengan PPLN tadi sudah disampaikan Pak Menko Marves, bahwa terkait dengan vaksinasi ini persyaratannya begitu mau datang, PCR 2x24 jam, tapi sampai di Indonesia itu bebas kecuali yang suspek yang temperatur tinggi misalnya 37,5 celcius, langsung di PCR, sedangkan yang lain itu sudah tidak diperlukan,” ungkap Airlangga.
Lanjutnya, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, kata Airlangga, juga sudah diputuskan bahwa untuk turis yang berasal dari ASEAN akan kembali bebas visa, sementara untuk negara lain masih berlaku visa on arrival (VOA).
Tidak hanya di Jawa-Bali saja, kondisi pandemi di luar Jawa-Bali juga diklaim terkendali. Airlangga menjelaskan secara nasional reproduksi kasus efektif sudah membaik di level satu. Namun untuk di luar Jawa-Bali yakni di Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, masih berada di kisaran 1,01-1,03.
Kemudian untuk tren kasus harian di luar Jawa-Bali mencapai 20 persen dari kasus harian nasional. Selain itu, per 3 April, kasus aktif COVID-19 di luar Jawa-Bali menyumbang 39 persen atau 37.672 terhadap kasus aktif COVID-19 nasional. Angka BOR pun, ujarnya, juga masih relatif terkendali.
“Terkait dengan vaksinasi di luar Jawa-Bali, dua provinsi yang masih di bawah 70 persen adalah Papua dan Papua Barat untuk dosis satu, sedangkan dosis dua ini 18 provinsi sudah lebih dari 70 persen, dan sembilan provinsi di luar Jawa-Bali dosis ketiganya di atas 10 persen,” jelasnya.
Pemerintah Selalu Waspada
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia sudah jauh lebih membaik. Bahkan, Budi mengklaim, Indonesia menjadi salah satu negara yang penanganan pandeminya lebih baik dari negara-negara tetangga. Namun, Budi menggarisbawahi pemerintah akan terus waspada dengan berbagai kemungkinan munculnya varian baru yang bisa berdampak pada kenaikan kasus.
“Tetapi pemerintah tetap berhati-hati karena pemerintah menyadari bahwa lonjakan kasus yang tinggi selalu terjadi dengan adanya varian baru. Sehingga kami selalu memonitor varian yang ada. Pemerintah menyadari bahwa lonjakan kasus yang ada di Eropa dan juga di China itu disebabkan oleh varian baru yang bernama Omicron BA.2. Varian ini juga sudah masuk di Indonesia dan sudah menjadi varian yang dominan di Indonesia, kami beruntung dengan kondisi imunitas masyarakat Indonesia yang cukup tinggi, sehingga varian baru ini tidak menyebabkan adanya lonjakan kasus di Indonesia,” jelas Budi.
Dengan kondisi tersebut, maka pemerintah merasa yakin bahwa dalam Ramadan kali ini, masyarakat bisa melakukan kegiatan yang hilang selama dua kali bulan Ramadan lalu, yakni beribadah solat tarawih secara berjamaah dan mudik ke kampung halaman. Budi pun tetap mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan, dan segera divaksin.
Kondisi Pandemi di Indonesia Belum Terkendali
Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengakui memang kondisi pandemi di tanah air sudah jauh lebih baik. Namun, menurutnya masih belum terkendali.
“Namun harus diingat bahwa dalam kondisi atau konteks domestik kita belum dalam status yang disebut dengan terkendali bahkan fase akut dalam pandemi belum terlampaui, karena apa? Fase akut itu setidaknya kita harus mengejar 70 persen dari total populasi sudah tervaksinasi, itu yang ditargetkan oleh WHO. Artinya kita masih dalam fase kritis. Meskipun situasinya melandai segala macam kita tidak bisa menganggap ini sebagai suatu kondisi yang kita sudah lewati fase kritisnya,”ungkapnya kepada VOA.
Selain itu, menurut pengamatannya pemerintah Indonesia masih belum bisa mendeteksi kasus infeksi dan kasus kesakitan di lapangan dengan baik, sehingga otomatis data pemerintah yang diklaim kasus mengalami penurunan masih harus ditelusuri lebih lanjut.
Terkait berbagai pelonggaran seperti peniadaan karantina dan test entry PCR bagi PPLN dianggapnya sudah bisa dilakukan. Namun, sekali lagi ia tekankan bahwa masih perlu ada penguatan di sisi surveillance, agar pemerintah tahu pergerakan atau perebakan kasus COVID-19 yang masuk ke tanah air.
“Meskipun itu ditiadakan tapi karena kita masih dalam fase akut, bukan hanya Indonesia dunia juga masih dalam fase akut dari pandemi maka adanya surveillance, artinya tes sampling berkala yang mungkin satu persen dari total penumpang yang datang itu di-sampling penting untuk dilakukan, untuk mengukur , sebagai alat kendali bahwa ini masih terkendali,” pungkasnya. [gi/ab]
