Pemerintah koalisi Belanda yang baru pada hari Kamis (16/5) sepakat untuk mengusulkan apa yang mereka sebut sebagai kebijakan suaka yang “paling ketat,” termasuk memilih untuk tidak mengikuti peraturan Uni Eropa, dan berjanji untuk mempertimbangkan pemindahan kedutaan besarnya di Israel ke Yerusalem.
Perjanjian koalisi setebal 26 halaman itu dirilis pada Kamis pagi setelah enam bulan perundingan yang melelahkan antara empat partai menyusul kemenangan menakjubkan pemimpin sayap kanan Geert Wilders dalam pemilu.
“Siapa pun yang membaca laporan tersebut dapat melihat bahwa banyak hal akan berubah di Belanda,” kata Wilders kepada wartawan saat perjanjian tersebut secara resmi diserahkan.
Dia mengatakan ini adalah hari “bersejarah” di mana Partai Kebebasan PVV yang beraliran sayap kanan kini berada di pemerintahan – “di pusat kekuasaan.”
“Kami sedang menulis sejarah hari ini… matahari akan bersinar lagi di Belanda,” kata Wilders.
Perjanjian tersebut menyatakan bahwa “langkah-langkah nyata akan diambil menyangkut syarat-syarat suaka yang paling ketat dan paket paling komprehensif untuk mengendalikan migrasi.”
Partai-partai yang tergabung dalam koalisi itu mengatakan mereka akan mengajukan permintaan kepada Komisi Eropa untuk tidak ikut serta dalam kebijakan suaka Eropa “sesegera mungkin.”
Orang-orang yang tidak memiliki izin tinggal yang sah akan dideportasi “jika perlu secara paksa,” kata laporan yang berjudul “harapan, keberanian, dan kebanggaan.”
Mengenai kebijakan luar negeri, partai-partai itu berkomitmen untuk mempertahankan Belanda sebagai “mitra konstruktif” di Uni Eropa dan mendukung Ukraina “secara politik, militer, finansial, dan moral.”
Yang lebih kontroversial lagi adalah perjanjian tersebut menyerukan untuk mengkaji gagasan pemindahan kedutaan Belanda di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Yerusalem diklaim oleh Israel dan Palestina, namun sebagian besar negara menghindari penempatan kedutaan di sana agar tidak mendahului hasil perundingan untuk mencapai perdamaian yang langgeng. [lt/uh]
Forum