Pembangunan infrastruktur kawasan Indonesia Timur akan menjadi prioritas pemerintah pada tahun ini. Salah satunya adalah pembangunan konektivitas dalam upaya pengembangan masterplan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI).
Hal ini yang menyebabkan pemerintah mengalokasikan hampir 50 persen dari dana pembangunan infrastruktur yang mencapai Rp. 62 Triliyun untuk pembangunan jalan dan jembatan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto usai pembukaan Rapat Kerja Kementrian Pekerjaan Umum di Sanur Bali pada Selasa Pagi. Djoko Kirmanto mengungkapkan salah satu daerah di kawasan Indonesia Timur yang mendapatkan prioritas cukup besar adalah Papua.
Djoko Kirmanto menjelaskan, “Papua itu prioritas sekali, kalau kita membangun infrastruktur di Papua itu yang sangat diperlukan adalah di Papua tengah itu, itu 60 persen penduduk Papua ada di pegunungan tengah dan itu sangat terisolir, oleh karena itu kita harus bisa menghubungkan tempat yang terisolir yang 60 persen penduduk Papua itu ke daerah, dengan jalan saja ternyata sulit, makanya multi moda trasportasi akan kita galakkan di sana.”
Djoko Kirmanto menyatakan selain pembangunan konektivitas, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan jaringan irigasi untuk mewujudkan target pemerintah dalam hal penyediaan beras
“Untuk bisa memiliki surplus beras 10 juta ton dalam 10 tahun mulai tahun 2015, jadi untuk itu harus ada biaya yang cukup besar untuk membangun jaringan irigasi, untuk waduk, embung dan sebagainya,” papar Djoko Kirmanto.
Djoko Kirmanto juga berharap, pembangunan infrastruktur tahun ini dapat terealisasi dengan cepat. Harapan yang sama juga disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Menurut Pastika, pembangunan infrastruktur yang pendanaanya dari pemerintah pusat selama ini cendrung lambat realisasinya. Salah satu alasanya adalah lambatnya aturan petunjuk teknis
“Jadi kalau dana alokasi khusus dari pusat juknis(petunjuk teknis)-nya itu suka datangnya lambat, sehingga lelangnya bisa lambat, tadi saya sudah catat tanggal 15 Januari juknis-nya harus sudah selesai sehingga segera setelah itu bisa di lelang, itu persoalanya, sering kali kita lambat karena juknisnya lambat,” ujar Pastika.
Sementara, berdasarkan evaluasi Kementrian Pekerjaan Umum dari sekitar 56 triliyun dana alokasi pembangunan infrastruktur pada tahun lalu tercatat hampir 10 persen dana tersebut tidak terserap dan menyebabkan realisasi pembangunan hanya mencapai 90 persen. Salah satu penyebabnya adalah lambatnya pelaksanaan lelang.
