Kepada pers di Jakarta, Kamis, Deputi bidang Ekonomi Kementerian Negara PPN, Prasetyo Wijoyo berpendapat, penggunaan anggaran di daerah lebih baik dan lebih terarah dibanding pusat. Karena itu ditambahkannya penurunan angka kemiskinan di daerah lebih signifikan dibanding di Jakarta karena program perekonomian yang dicanangkan pemerintah daerah dapat direalisasikan secara efektif.
“Daerah adalah mereka yang tahu persis, mapping dari pada kantung-kantung kemiskinan kan mereka tahu persis, jadi mereka harus betul-betul kalau misalnya katakanlah oh ini ada uang X saya bagi ini untuk infrastruktur, infrastruktur yang mana, kan ini bisa nge link katakanlah dari daerah miskin ke daerah yang ekonominya tumbuh supaya terangkat, itu mereka lebih tahu meskipun kita harus waspada terhadap energi, harga minyak sama pangan karena pengaruh dari cuaca ekstrim itu kepada harga komoditas terutama pangan, tentunya itu harus didukung oleh kebijakan stabilisasi harganya kan,” papar Prasetyo.
Deputi bidang Ekonomi Kementerian Negara PPN, Prasetyo Wijoyo menambahkan, pemerintah pusat mendukung penuh proses implementasti anggaran daerah agar ekonomi dapat merata sehingga angka kemiskinan dapat ditekan.
“Dari sisi penggunaan APBD dia cukup tajam, bagaimana menjaga konsistensi antara alokasi anggaran dengan penggunaannya, dengan prioritas yang sudah ditetapkan, nah kalau prioritasnya tentunya menurunkan kemiskinan, pegangguran, dia mengarah kepada kantung-kantung kemiskinan, kantung-kantung pengangguran, MDG’s sudah menjadi pertimbangan dalam alokasi anggaran.”
Hal senada diungkapkan Dian Kartikasari, aktivis dari International NGO Forum on Indonesian Development atau INFID, berpendapat selain kurang fokus dalam menyusun anggaran, pemerintah juga tidak hemat menggunakan anggaran negara sehingga perekonomian di dalam negeri berjalan lambat. Ditegaskannya dengan masih tingginya korupsi juga menyebabkan ekonomi Indonesia sulit maju.
“Pola menyusun anggaran berdasarkan kinerja dan target pembangunan itu belum terintegrasi secara penuh walaupun anggaran berbasis kinerja itu sudah dimulai dari tahun 2001 seingat saya, tapi belum semuanya melakukan secara konsisten, penghematan itu memang dibutuhkan, penghematan itu ditunjukkan dan kemudian direalokasi untuk kegiatan-kegiatan yang pembangunannya memang sasarannya belum tercapai,” ujar Dian Kartikasari.
Kalangan pengamat menilai jika pemerintah masih mengabaikan peran petani maka angka kemiskinan di tanah air akan tetap tinggi. Dengan cara lebih memperhatikan sektor pertanian menurut pengamat maka masyarakat di desa- desa tetap sejahtera dan tidak menjadikan kota-kota besar sebagai tumpuan untuk mencari nafkah.
