JAKARTA —
Melemahnya kinerja ekspor membuat pemerintah terus mencari cara untuk memperbaikinya. Namun jika sebelumnya kebijakan lebih banyak diterapkan langsung dalam mekanisme kinerja ekspor, seperti keringanan pajak berbagai produk lokal kualitas ekspor, kali ini pemerintah memberlakukannya justru melalui kinerja impor.
Menurut Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brojonegoro di Jakarta, Jum’at (22/11), pemerintah sedang memperhitungkan kemungkinan dihapusnya bea masuk komoditas impor yang diperlukan untuk mendukung ekspor seperti plastik, karet, bahan kimia dan beberapa komoditas lain.
“Untuk mendorong ekspor 'kan salah satunya ada kemudahan bea masuk untuk impor yang diperlukan dalam rangka ekspor, itu kan bisa dibebaskan, nah selama ini prosedurnya terlalu rumit, nah kita ingin simplifikasi prosedurnya itu akan menjadi lebih menarik buat eksportir,” kata Bambang Brojonegoro.
Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang usaha kecil menengah atau UKM, Haryadi Sukamdani berpendapat, rumitnya birokrasi menjadi kendala bagi perkembangan bisnis di tanah air.
Terkait dengan ekspor, menurutnya yang paling mendesak diperbaiki untuk mendukung kinerja ekpsor adalah infrastruktur. Ia mengatakan jika infrastruktur memadai, pengusaha akan mudah mengembangkan bisnis dan otomatis akan lebih mendukung produktifitas dibanding saat ini.
“Di sini ini masalahnya pemerintah, menterinya, presidennya mungkin support tetapi begitu dia turun ke tataran birokrasi nah disitulah yang menjadi masalah, akhirnya apapun yang kita produksi menjadi lebih mahal karena ya memang infrastrukturnya lebih mahal. Sedih juga saya melihat negara-negara lain dari GDPnya untuk pembangunan infrastruktur kita paling rendah, artinya kita punya APBN larinya ya semua ke anggaran rutin, pembangunannya sangat sedikit sekali,” lanjutnya.
Sementara, menurut pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Mudrajat Kuncoro pemerintah harus menigkatkan investasi di dalam negeri. Dengan banyaknya perusahaan lokal dan asing di Indonesia, akan semakin banyak produk dihasilkan dan diantaranya untuk di ekspor. Upaya tersebut ditegaskannya butuh kerja sama antar kementerian.
“Prioritas adalah memperkuat pondasi ekonomi, pondasi ekonomi kita itu 55 persen mengandalkan pada konsumsi, lalu sekitar 26 persen itu investasi, di negara-negara lain investasi itu nomor satu, jadi antara kementerian perindustrian, perdagangan, pertanian itu harus satu kata, satu strategi,” kata Mudrajat Kuncoro.
Target pendapatan negara melalui ekspor tahun ini sebesar Rp 220 milyar dolar Amerika, naik dibanding realisasi ekspor tahun lalu sebesar 190 milyar dolar Amerika. Tiga negara masih menjadi andalan tujuan ekspor bagi Indonesia yaitu Jepang, China dan Amerika Serikat.
Menurut Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brojonegoro di Jakarta, Jum’at (22/11), pemerintah sedang memperhitungkan kemungkinan dihapusnya bea masuk komoditas impor yang diperlukan untuk mendukung ekspor seperti plastik, karet, bahan kimia dan beberapa komoditas lain.
“Untuk mendorong ekspor 'kan salah satunya ada kemudahan bea masuk untuk impor yang diperlukan dalam rangka ekspor, itu kan bisa dibebaskan, nah selama ini prosedurnya terlalu rumit, nah kita ingin simplifikasi prosedurnya itu akan menjadi lebih menarik buat eksportir,” kata Bambang Brojonegoro.
Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang usaha kecil menengah atau UKM, Haryadi Sukamdani berpendapat, rumitnya birokrasi menjadi kendala bagi perkembangan bisnis di tanah air.
Terkait dengan ekspor, menurutnya yang paling mendesak diperbaiki untuk mendukung kinerja ekpsor adalah infrastruktur. Ia mengatakan jika infrastruktur memadai, pengusaha akan mudah mengembangkan bisnis dan otomatis akan lebih mendukung produktifitas dibanding saat ini.
“Di sini ini masalahnya pemerintah, menterinya, presidennya mungkin support tetapi begitu dia turun ke tataran birokrasi nah disitulah yang menjadi masalah, akhirnya apapun yang kita produksi menjadi lebih mahal karena ya memang infrastrukturnya lebih mahal. Sedih juga saya melihat negara-negara lain dari GDPnya untuk pembangunan infrastruktur kita paling rendah, artinya kita punya APBN larinya ya semua ke anggaran rutin, pembangunannya sangat sedikit sekali,” lanjutnya.
Sementara, menurut pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Mudrajat Kuncoro pemerintah harus menigkatkan investasi di dalam negeri. Dengan banyaknya perusahaan lokal dan asing di Indonesia, akan semakin banyak produk dihasilkan dan diantaranya untuk di ekspor. Upaya tersebut ditegaskannya butuh kerja sama antar kementerian.
“Prioritas adalah memperkuat pondasi ekonomi, pondasi ekonomi kita itu 55 persen mengandalkan pada konsumsi, lalu sekitar 26 persen itu investasi, di negara-negara lain investasi itu nomor satu, jadi antara kementerian perindustrian, perdagangan, pertanian itu harus satu kata, satu strategi,” kata Mudrajat Kuncoro.
Target pendapatan negara melalui ekspor tahun ini sebesar Rp 220 milyar dolar Amerika, naik dibanding realisasi ekspor tahun lalu sebesar 190 milyar dolar Amerika. Tiga negara masih menjadi andalan tujuan ekspor bagi Indonesia yaitu Jepang, China dan Amerika Serikat.
