Beras, minyak goreng, serta gula pasir merupakan komoditas yang tidak perlu dikhawatirkan masyarakat sepanjang bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri karena stoknya cukup bahkan surplus. Meski harga-harga hampir seluruh komoditas saat ini mengalami kenaikan, ketersediaan stok menyebabkan kenaikan harga tidak signifikan.
Demikian disampaikan Kepala Pusat Distribusi Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Benny Rachman di Jakarta, Jumat (19/6). Namun, ia juga mengakui harga beberapa komoditas masih sulit dikendalikan di antaranya bawang merah, cabai, dan daging sapi karena berbagai faktor.
“Ketersediaan beras, berdasarkan neraca beras tahun 2015 kita mengalami surplus sekitar 10,9 juta ton, Ramadan dan Idul Fitri sangat aman, untuk kedelai tidak sebagus beras kebutuhannya masih lebih tinggi daripada pasokan, gula pasir aman diakhir tahun akan surplus 1,1 juta ton, minyak goreng dalam kondisi sangat baik, bawang merah dari sisi produksi sebetulnya kita mengalami surplus hanya persoalannya tata niaga yang perlu diatur lebih baik, cabai rawit juga demikian, daging sapi memang sampai ini masih mengalami kekurangan karena kebutuhan masih jauh lebih tinggi dari ketersediaannya,” papar Benny Rachman.
Pada kesempatan sama, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel menegaskan, pemerintah akan terus berupaya agar kenaikan harga komoditas pangan tidak terus terjadi, khususnya menjelang hari-hari besar seperti bulan Ramadan, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.
Rahmat Gobel juga mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan beberapa upaya, antara lain dengan memperbaiki kondisi pasar tradisonal di berbagai wilayah.
“Merevitalisasi dan membangun pasar baru sebanyak 5 ribu unit, itu tujuannya untuk menetralisir, untuk bisa menjaga suplai kebutuhan bahan pokok sekaligus untuk bisa menjaga stabilitas harga. Yang kedua, memang masalah logistik yang mempengaruhi kenaikan harga, tetapi ada juga sebetulnya pengusaha memanfaatkan cari untung berlebihan, oleh karena itu dengan sudah ditandatanganinya Perpres oleh Presiden, nah ini (adalah) alat Kementerian Perdagangan untuk bisa mengendalikan harga,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangai Peraturan Presiden atau Perpres Tentang Pengendalian Harga Pangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
Megomentari langkah tersebut, seorang ibu rumah tangga, Sari berpendapat yang dibutuhkan saat ini adalah implementasi yang dilakukan pemerintah dalam upaya membantu masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu.
"Untuk masyarakat yang bawah ya mustinya pemerintah lebih apresiasi saja, seperti kalau untuk daging harusnya ada pasar murah khusus untuk daging, jadi mereka bisa membeli (dengan harga yang terjangkau, red.),” demikian kata Sari sambil berharap.
