Pemerintah federal Amerika memperingatkan para pejabat negara bagian bahwa mereka tidak memiliki kewenangan hukum untuk menolak pengungsi dari Suriah.
Pernyataan itu dimuat dalam surat tertanggal Rabu (25/11) dari direktur Kantor Permukiman Pengungsi (OPR) kepada badan-badan permukiman di tingkat negara bagian.
Direktur program Robert Carey menyatakan negara bagian tidak boleh menolak untuk memberikan tunjangan dan layanan yang didanai OPR berdasarkan negara asal atau agama pengungsi.
Negara bagian yang tidak mematuhi itu akan dianggap melanggar hukum dan “dapat menjadi subjek tindakan hukum”, demikian diingatkan Carey dalam surat yang awalnya diterbitkan dalam Houston Chronicle.
Lebih dari 20 gubernur, kebanyakan anggota partai Republik, telah bertekad akan menghalangi upaya federal untuk memukimkan pengungsi Suriah di negara bagian mereka, dengan alasan para pengungsi itu merupakan ancaman keamanan yang tidak dapat diterima sama sekali.
Kekhawatiran meningkat setelah temuan bahwa sedikitnya salah seorang militan dalam serangan maut di Paris baru-baru ini telah menyelinap ke Eropa dalam gelombang pengungsi Suriah.
Presiden Barack Obama, anggota Partai Demokrat, berencana menerima 10 ribu pengungsi Suriah tahun depan.
Ini kenaikan signifikan dari sekitar 2.000 pengungsi Suriah yang ditampung Amerika sejak awal perang saudara di Suriah, tetapi jumlah itu hanya sebagian kecil saja dari jutaan pengungsi yang telah melarikan diri dari negara yang dicabik-cabik perang tersebut.
Pekan lalu, DPR yang dipimpin fraksi Republik meloloskan rancangan undang-undang yang meningkatkan pembatasan terhadap pengungsi dari Irak dan Suriah. Nasib legislasi itu belum jelas di Senat. Obama telah bertekad akan memvetonya. [uh/lt]
