PHNOM PENH —
Pemimpin partai oposisi Sam Rainsy, Kamis (22/8) mengatakan adanya komisi yang menyelidiki tuduhan kecurangan pemilihan umum adalah satu-satunya solusi yang masih dapat diterima pihaknya.
Rainsy mengatakan kepada VOA bahwa kelompok kerja yang dibentuk oleh para anggota parlemen dari partai berkuasa dan oposisi untuk membahas pembentukan komite penyelidik tampaknya tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun berguna.
“Ini bagian dari protocol. Ini hanya menunjukkan bahwa kami telah berupaya pada tingkat berbeda-beda, dan berhasil. Pada akhirnya para petinggi harus bicara secara langsung. Ini bermanfaat untuk mempersiapkan dialog pada tingkat tinggi,” ujarnya.
Baik Partai Rakyat Kamboja CPP yang berkuasa dan Partai Penyelamat Kamboja Nasional CNRP pimpinan Sam Rainsy, sama-sama mengklaim menang dalam pemilu itu. Kelompok oposisi mengatakan kecurangan yang terjadi mempengaruhi hasilnya.
Sam Rainsy menegaskan bahwa kelompok oposisi tidak akan berkompromi dengan tuntutan mereka agar dilakukan penyelidikan transparan, dan mengatakan “kebenaran sesungguhnya” harus diungkapkan. Jika hasilnya menunjukkan bahwa partai berkuasa yang memang memenangkan pemilu, Rainsy berjanji kelompok oposisi akan menerimanya.
Pekan lalu Komisi Pemilu Nasional NEC – badan yang mengawasi pemilu – mengatakan hasil pendahuluan menunjukkan bahwa partai berkuasa CPP telah memenangkan mayoritas kursi parlemen yang berjumlah 123 orang.
Beberapa hari terakhir ini NEC baru selesai menyelidiki gugatan dan menolak seluruh masukan kelompok oposisi. Kelompok oposisi mengatakan tidak heran dengan hal ini, mengingat NEC memiliki hubungan dekat dengan partai yang berkuasa.
Gugatan kelompok oposisi kini di tangan Mahkamah Konstitusi – badan hukum tertinggi di Kamboja. Sebagian besar anggota badan itu terkait dengan partai yang berkuasa.
Rainsy punya sedikit harapan bahwa Mahkamah Konstitusi akan mampu menyelesaikan isu tersebut. Kelompok oposisi telah mendesak kelompok independen untuk memeriksa kecurangan-kecurangan pemilu.
Rainsy juga bersikeras bahwa rapat umum damai yang direncanakan Senin tidak ditujukan untuk memprotes hasil pemilu, tetapi untuk menjelaskan kepada para pendukungnya apa yang sudah dilakukan dan mendengar dari para pendukungnya langkah apa yang ingin diambil.
Sementara itu, warga kota Phnom Penh mengatakan kepada media lokal, pihak berwenang telah memaksa mereka menandatangani pernyataan yang mengatakan mereka mendukung hasil pengawasan pemilu dan berjanji untuk tidak ikut serta dalam demonstrasi apapun.
Pejabat-pejabat pemerintah mengatakan kepada surat kabar Phnom Penh Post bahwa ribuan orang telah menandatangi pernyataan itu, tetapi mengklaim bahwa mereka melakukannya secara sukarela.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan para pemantau pemilu telah mengecam hal itu sebagai intimidasi, dan mengatakan memaksa orang untuk menandatangani pernyataan itu bertentangan dengan pemilu yang jujur dan adil.
Rainsy mengatakan kepada VOA bahwa kelompok kerja yang dibentuk oleh para anggota parlemen dari partai berkuasa dan oposisi untuk membahas pembentukan komite penyelidik tampaknya tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun berguna.
“Ini bagian dari protocol. Ini hanya menunjukkan bahwa kami telah berupaya pada tingkat berbeda-beda, dan berhasil. Pada akhirnya para petinggi harus bicara secara langsung. Ini bermanfaat untuk mempersiapkan dialog pada tingkat tinggi,” ujarnya.
Baik Partai Rakyat Kamboja CPP yang berkuasa dan Partai Penyelamat Kamboja Nasional CNRP pimpinan Sam Rainsy, sama-sama mengklaim menang dalam pemilu itu. Kelompok oposisi mengatakan kecurangan yang terjadi mempengaruhi hasilnya.
Sam Rainsy menegaskan bahwa kelompok oposisi tidak akan berkompromi dengan tuntutan mereka agar dilakukan penyelidikan transparan, dan mengatakan “kebenaran sesungguhnya” harus diungkapkan. Jika hasilnya menunjukkan bahwa partai berkuasa yang memang memenangkan pemilu, Rainsy berjanji kelompok oposisi akan menerimanya.
Pekan lalu Komisi Pemilu Nasional NEC – badan yang mengawasi pemilu – mengatakan hasil pendahuluan menunjukkan bahwa partai berkuasa CPP telah memenangkan mayoritas kursi parlemen yang berjumlah 123 orang.
Beberapa hari terakhir ini NEC baru selesai menyelidiki gugatan dan menolak seluruh masukan kelompok oposisi. Kelompok oposisi mengatakan tidak heran dengan hal ini, mengingat NEC memiliki hubungan dekat dengan partai yang berkuasa.
Gugatan kelompok oposisi kini di tangan Mahkamah Konstitusi – badan hukum tertinggi di Kamboja. Sebagian besar anggota badan itu terkait dengan partai yang berkuasa.
Rainsy punya sedikit harapan bahwa Mahkamah Konstitusi akan mampu menyelesaikan isu tersebut. Kelompok oposisi telah mendesak kelompok independen untuk memeriksa kecurangan-kecurangan pemilu.
Rainsy juga bersikeras bahwa rapat umum damai yang direncanakan Senin tidak ditujukan untuk memprotes hasil pemilu, tetapi untuk menjelaskan kepada para pendukungnya apa yang sudah dilakukan dan mendengar dari para pendukungnya langkah apa yang ingin diambil.
Sementara itu, warga kota Phnom Penh mengatakan kepada media lokal, pihak berwenang telah memaksa mereka menandatangani pernyataan yang mengatakan mereka mendukung hasil pengawasan pemilu dan berjanji untuk tidak ikut serta dalam demonstrasi apapun.
Pejabat-pejabat pemerintah mengatakan kepada surat kabar Phnom Penh Post bahwa ribuan orang telah menandatangi pernyataan itu, tetapi mengklaim bahwa mereka melakukannya secara sukarela.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan para pemantau pemilu telah mengecam hal itu sebagai intimidasi, dan mengatakan memaksa orang untuk menandatangani pernyataan itu bertentangan dengan pemilu yang jujur dan adil.
