Tiga kepala negara Afrika berada di Abidjan, atas nama blok regional Afrika Barat ECOWAS, untuk mendesak Presiden Pantai Gading Laurent Gbagbo, untuk mundur dan mengakhiri dengan damai perebutan kekuasaan politik yang diwarnai kekerasan yang telah berlangsung sebulan.
Sebulan sudah sejak pemilu presiden Pantai Gading tanggal 28 November untuk mengakhiri perpecahan dalam negeri selama satu dasawarsa di negara yang pernah diamuk konflik tersebut. Tetapi, menurut PBB ketegangan politik itu justru telah menewaskan lebih dari 170 orang.
Presiden Benin, Sierra Leone dan Cape Verde akan bertemu dengan Presiden Laurent Gbagbo di Abidjan hari Selasa untuk menyampaikan ultimatum ECOWAS: Gbagbo bisa turun dari jabatannya dengan damai atau dipaksa mundur.
Gbagbo telah sepakat untuk bertemu dengan delegasi tersebut, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Seorang juru bicara pemerintah Gbagbo mengatakan kepada BBC hari Selasa bahwa pihaknya tidak akan mentolerir campur tangan oleh lembaga-lembaga internasional.
PBB dan banyak negara mengatakan penantang Gbagbo, Alassane Ouattara memenangkan pemilihan presiden. Juru bicara Ouattara, Patrick Achi, mengatakan kepada VOA bahwa Gbagbo harus dipaksa mundur untuk mencegah pemimpin-pemimpin Afrika lainnya yang mungkin juga ingin mempertahankan kekuasaannya.
"Hari ini, saya pikir para pemimpin ECOWAS akan memberi Gbagbo pesan bahwa ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk sadar dan menghadapi kenyataan dan mengerti bahwa satu-satunya cara untuk meninggalkan jabatan ini dengan damai adalah dengan mundur sekarang juga,” demikian kata Achi.
Penduduk Abidjan dan sejumlah kelompok HAM menuduh kelompok bersenjata yang setia kepada Gbagbo melakukan pembunuhan gelap, penculikan dan penyiksaan sejak pemilu. PBB mengutuk kekerasan tersebut.
Kubu Gbagbo membantah tuduhan pelanggaran HAM dan menuding PBB kehilangan objektivitas dengan mendukung Ouattara, yang saat ini tinggal di sebuah hotel di Abidjan dilindungi oleh pasukan penjaga perdamaian PBB dan bekas-bekas pemberontak.
PBB mengatakan ke-10.000 anggota pasukan penjaga perdamaiannya akan tetap berada di Pantai Gading untuk melindungi warga sipil, meskipun Gbagbo menuntut pasukan tersebut ditarik.
Hasil penghitungan suara komisi pemilu awalnya menyebutkan Ouattara memenangkan pemilu tersebut dengan 54 persen suara. Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin oleh sekutu Gbagbo, kemudian membatalkan 10 persen suara karena kecurangan dan mengumumkan Gbagbo sebagai pemenangnya dengan 51 persen suara.
ECOWAS mengancam akan menggunakan intervensi militer jika Gbagbo menolak mundur, namun sebagian pengamat meragukan apakah negara-negara Afrika Barat memiliki kemampuan operasional, kekuatan atau kehendak politik untuk upaya semacam itu dan mengkhawatirkan bahwa setiap upaya penggeseran dengan paksa dapat memicu konflik terbuka.
Gbagbo memperingatkan setiap upaya untuk memaksanya mundur bisa memicu kembali perang saudara.
