Para pemimpin demonstrasi Sudan dan Dewan Transisi Militer telah menyetujui struktur utama pemerintahan transisi, sebuah langkah maju yang signifikan dalam perselisihan selama berminggu-minggu antara kedua pihak. Tetapi pihak mana, warga sipil atau militer yang akan memiliki mayoritas dalam dewan penguasa transisi yang baru sampai pemilu tahun 2022 itu, masih dipertentangkan.
Para demontran Sudan hari Rabu (15/5) menyambut kesepakatan yang dicapai pada tengah malam antara militer dan oposisi mengenai struktur utama pemerintah transisi selama tiga tahun dengan berbagai harapan dan keraguan.
Pihak opisisi Deklarasi Kebebasan dan Pasukan Perubahan (DFCF) dan Dewan Transisi Militer menyampaikan pengumuman itu Selasa malam.
Kedua belah pihak membagi jangka waktu pemilihan Sudan antara tuntutan oposisi yang menghendaki pemerintahan transisi selama empat tahun dan militer yang menginginkan transisi selama dua tahun.
Perjanjian pembagian kekuasaan itu mencakup tiga dewan yang menjalankan kedaulatan pemerintah, kementerian, dan legislatif. DFCF akan menguasai dua pertiga kursi di parlemen dengan 300 kursi. Namun belum ada kesepakatan pihak mana - warga sipil atau militer - yang akan memiliki mayoritas di dewan kedaulatan yang berkuasa sampai pemilihan tahun 2022.
Ruaa Obaid mengatakan ia dan rekan-rekannya masih menunggu pengumuman tentang kesepakatan akhir, yang diharapkan keluar Rabu malam.
Kesepakatan itu merupakan langkah maju paling signifikan dalam kebuntuan selama berminggu-minggu di Sudan antara ribuan demonstran yang menuntut pemerintahan sipil dan militer.
Sebuah serangan terhadap aksi duduk demonstran di sekitar Kementrian Pertahanan pada Senin malam menewaskan sekurangnya enam orang, puluhan terluka dan menimbulkan kekhawatiran perundingan bisa ambruk.
Tetapi para pemimpin demonstran dan militer dengan cepat mengatakan perundingan akan berlanjut dan Selasa malam mengumumkan sebuah komite dibentuk untuk menyelidiki serangan itu.
Duduk di kursi dekat barikade yang baru didirikan, demonstran Othman Karrar memperingatkan kompromi dengan militer mungkin tidak memuaskan semua orang.
“Di area demonstrasi duduk, warga bersikeras agar semua tuntutan mereka dipenuhi. Kompromi apa pun akan membagi (kekuatan) revolusi. Anak-anak muda tidak akan mundur dengan mudah,” kata Karrar.
Enam bulan pertama pemerintahan transisi yang disepakati itu akan dicurahkan untuk mengupayakan perdamaian di daerah-daerah konflik di Sudan, seperti Darfur yang dilanda perang, Kordofan Selatan dan Blue Nile.
Bashir dicari-cari oleh Mahkamah Kejahatan Internasional karena dituduh melakukan kejahatan perang dan genosida di Darfur, tetapi militer menolak untuk menyerahkan mantan presiden itu. (my)
